SUKMAWATI, DEVI and Sularto, RB. Sularto and Sutanti, Rahmi Dwi (2024) PENANGGUHAN PENAHANAN SEBAGAI HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA BERDASARKAN ALASAN SUBYEKTIFITAS DARI PENEGAK HUKUM. _32 PDN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Devi Sukmawati-cover.pdf Download (891kB)
	Text Devi Sukmawati-abstrak.pdf Download (13kB)
	Text Devi Sukmawati-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (177kB)
	Text Devi Sukmawati-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (245kB)
	Text Devi Sukmawati-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (306kB)
	Text Devi Sukmawati-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (16kB)
	Text Devi Sukmawati-dapus.pdf Download (79kB)

Abstract

Penahanan pada dasarnya merupakan tindakan yang membatasi dan mengambil kebebasan bergerak seseorang, disamping hal tersebut KUHAP memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan penangguhan penahanan agar sementara bisa tidak menjalani masa penahanan. Namun dengan adanya KUHAP bukan berarti segala masalah yang berhubungan dengan penangguhan penahanan menjadi selesai begitu saja, karena selama ini masih terjadi perbenturan antara aparat penegak hukum, yang mengenakan penahanan, korban tindak kejahatan, maupun terdakwa yang dikenai tahanan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sistem penangguhan penahanan berdasarkan prosedur yang diatur dalam KUHAP dan bagaimana formulasi penangguhan penahanan untuk hukum yang akan datang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem penangguhan penahanan berdasarkan prosedur yang diatur dalam KUHAP dan untuk mengetahui dan menganalisis formulasi penangguhan penahanan untuk hukum yang akan datang. Metode penelitan dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Hasil dari penelitian ini menunjukan Penerapan sistem penangguhan penahanan berdasarkan prosedur yang diatur dalam KUHAP. diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Maksud dari penangguhan penahanan, bahwa tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum masa atau waktu penahanannya berakhir. Dengan adanya penangguhan penahanan, seorang tersangka atau terdakwa akan dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan resmi tengah berjalan. Penangguhan penahanan dapat dilaksanakan dengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang dan formulasi penangguhan penahanan untuk hukum yang akan datang secara umum ketentuan mengenai dasar dan tata cara penahanan yang terdapat Rancangan KUHAP tidak jauh berbeda dengan ketentuan KUHAP yang masih berlaku saat ini. Satu-satunya penambahan ketentuan terkait dasar di dalam Rancangan KUHAP adalah sebagaimana diatur pada Pasal 59 ayat (2) yang menyatakan bahwa seseorang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dapat menjadi dasar penahanan, meskipun kriteria kekhawatiran dan ancaman pidana tidak terpenuhi. Permintaan penangguhan penahanan hanya boleh dilaksanakan melalui penuntut umu kepada hakim pemeriksa pendahuluan.
Kata Kunci : Penangguhan, Penahanan, dan Tersangka.

Actions (login required)

View Item