SURBAKTI, REYNALDO MASARO and Wisnaeni, Fifiana and Indarja, Indarja (2024) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.1/PHPU.PRES- XXII/2024 TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024. _69 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Reynaldo Masaro Surbakti - cover.pdf Download (620kB)
	Text Reynaldo Masaro Surbakti - abstrak.pdf Download (51kB)
	Text Reynaldo Masaro Surbakti - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (182kB)
	Text Reynaldo Masaro Surbakti - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB)
	Text Reynaldo Masaro Surbakti - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (394kB)
	Text Reynaldo Masaro Surbakti - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (65kB)
	Text Reynaldo Masaro Surbakti - dapus.pdf Download (134kB)

Abstract

Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat Indonesia untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat secara demokratis. Dalam pelaksanaan Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, apabila terjadi perselisihan hasil Pemilu, terdapat mekanisme penyelesaian melalui Lembaga kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi. Dalam penelitian ini, Penulis akan membahas terkait analisis terhadap Putusan MK No.1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024. Penulisan ini akan membahas terkait dalil dan alasan yang digunakan oleh Pemohon, serta pendapat dan pertimbangan MK dalam memutus perkara perselisihan hasil Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Normatif atau dapat dikatakan penelitian kepustakaan. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang berdasarkan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan normatif merupakan sebuah pendekatan dengan cara meneliti dan mengumpulkan bahan pustaka terhadap asas hukum dan studi kasus yang disebut penelitian hukum kepustakaan.
Dalam hal ini, pihak Pemohon mengajukan beberapa dalil dan temuan hukum terkait pelanggaran Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yang dapat dikategorikan dalam 6 (enam) kluster, yaitu: Independensi penyelenggaraan pemilu; Keabsahan penetapan pasangan calon; Politisasi bantuan sosial; Mobilisasi pejabat dan aparatur negara; Pelanggaran prosedur penyelenggaraan Pemilu; dan Kecurangan yang dilakukan melalui manipulasi Sirekap. Setelah memeriksa seluruh dalil dan temuan hukum yang diajukan oleh pihak Pemohon, MK memutus untuk menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan utama bahwa tidak ditemukannya bukti dan temuan hukum yang cukup untuk membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Terlebih lagi, dalam beberapa dalil, MK berpendapat bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon seharusnya telah selesai karena telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan/atau DKPP selaku Lembagayang berwenang menindaklanjuti pelanggaran Pemilu.
Kata Kunci: Dalil, Perselisihan, Pertimbangan, Pelanggaran, Permohonan

Actions (login required)

View Item