MANIHURUK, GERALDYN BEGY ROSARIO and Badriyah, Siti Malikhatun and Prananda, Rahandy Rizki (2024) QUO VADIS KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN PASCA DIPAILITKANNYA DEVELOPER PERUMAHAN. _120 PDT 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Geraldyn Begy Rosario Manihuruk - cover.pdf Download (574kB)
	Text Geraldyn Begy Rosario Manihuruk - abstrak.pdf Download (172kB)
	Text Geraldyn Begy Rosario Manihuruk - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (307kB)
	Text Geraldyn Begy Rosario Manihuruk - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (340kB)
	Text Geraldyn Begy Rosario Manihuruk - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (407kB)
	Text Geraldyn Begy Rosario Manihuruk - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (178kB)
	Text Geraldyn Begy Rosario Manihuruk - dapus.pdf Download (200kB)

Abstract

Pernyataan pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan niaga terhadap suatu developer perumahan mengakibatkan objek Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) berpotensi menjadi sasaran penyitaan umum oleh kurator. Hal ini karena pada dasarnya proses jual beli tanah dan rumah melalui mekanisme PPJB belum mengakibatkan peralihan hak kepemilikan dari developer perumahan kepada
konsumen. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 pun menawarkan alternatif pembayaran ganti rugi kepada konsumen atas kerugian yang dialami dengan menempatkan
posisi konsumen sebagai kreditor konkuren yang memiliki hak tagih paling lemah di antara jenis kreditor lainnya. Ketentuan tersebut menyebabkan konsumen berada pada posisi yang tidak berdaya karena hak-haknya sebagai konsumen rentan terabaikan.
Dalam penulisan hukum ini, penulis akan menganalisis tentang kekuatan hukum PPJB dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen akibat dipailitkannya developer perumahan. Metode penelitian yang digunakan, yakni pendekatan doktrinal yang merupakan penelitian menggunakan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas
hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Adapun, spesfikasi penelitian yang digunakan, yakni penelitian dekriptif analitis yang dalam penelitian ini akan mendeskripsikan serta menganalisis terkait kekuatan hukum PPJB dalam proses jual beli tanah dan rumah sebagai objek yang diteliti dengan mengacu pada sistem hukum di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya PPJB memiliki kekuatan hukum yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata. Pengakuan terhadap kekuatan hukum PPJB semakin diperkuat dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dan Surat Edaran Mahakamah Agung Nomor 7 tahun 2014. Namun, SEMA tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum yang kuat apabila disandingkan dengan UU 37/2004 Kepailitan-PKPU dan UU 8/1999 Perlinkos.
Kata Kunci: Kekuatan hukum, Kepailitan, PPJB, Perlindungan Konsumen

Actions (login required)

View Item