HADIYULLOH, MOHAMMAD HASYIM and Sukirno, Sukirno and Triyono, Triyono (2024) PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA NGUMPUL KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG. _118 PDT 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Mohammad Hasyim Hadiyulloh_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Mohammad Hasyim Hadiyulloh_abstrak.pdf Download (5kB)
	Text Mohammad Hasyim Hadiyulloh_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (169kB)
	Text Mohammad Hasyim Hadiyulloh_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (240kB)
	Text Mohammad Hasyim Hadiyulloh_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (142kB)
	Text Mohammad Hasyim Hadiyulloh_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (35kB)
	Text Mohammad Hasyim Hadiyulloh_dapus.pdf Restricted to Repository staff only Download (388kB)

Abstract

Tanah pertanian Indonesia khususnya di pulau Jawa mengalami penurunan jumlah luas setiap tahunnya, hal ini berbanding terbalik dengan pekerjaan petani yang menjadi jenis pekerjaan terbanyak di Indonesia. Fenomena ini mengakibatkan banyak petani mengolah tanah pertanian yang bukan miliknya dengan sistem bagi hasil. Oleh karena itu Negara hadir untuk melindungi petani dan pemilik tanah pertanian dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Akan tetapi banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai undang undang ini lebih memilih menggunakan hukum adat. Hal ini terjadi pada masyarakat di Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dimana para petani dalam melakukan perjanjian bagi hasil dengan menggunakan hukum adat dan tidak mengetahui adanya Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.
Metode penelitian yuridis empiris digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Hasil dari penelitian ini masyarakat lebih memilih menggunakan hukum adat dalam melakukan perjanjian bagi hasil dengan berbagai faktor seperti (1) faktor perundangan yang berbeda dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat (2) kurangnya penegakan hukum dalam penerapan undang undang ini (3) tidak hadirnya pejabat sebagai fasilitator mengenai sosialisasi perundangan (4) faktor masyarakat yang masih komunal dan menganut hukum adat (5) faktor budaya yang dilakukan secara turun temurun dan tidak memberatkan para pihak.
Kata kunci : perjanjian bagi hasil, tanah pertanian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

Actions (login required)

View Item