Nugroho, Bayu Yulian and Saraswati, Retno and Wisnaeni, Fifiana (2024) OPTIMALISASI JARING ASPIRASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA SEMARANG. _66 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Bayu Yulian-cover.pdf Download (918kB)
	Text Bayu Yulian-abstrak.pdf Download (14kB)
	Text Bayu Yulian-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (186kB)
	Text Bayu Yulian-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (229kB)
	Text Bayu Yulian-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (328kB)
	Text Bayu Yulian-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (11kB)
	Text Bayu Yulian-dapus.pdf Download (134kB)

Abstract

Implementasi Pasal 96 ayat (1) dan (2) UU PUU di Kota Semarang
rasanya belum berjalan secara optimal. Terlihat dari temuan pra penelitian yang dilakukan penulis dengan berdiskusi bersama beberapa masyarakat marjinal di Kota Semarang. Beberapa masyarakat merasa kepentingannya belum terakomodir melalui Peraturan Daerah, sekalipun sebelum pembentukan tersebut telah
menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah Kota Smarang maupun DPRD Kota Semararang melalui jaring aspirasi. Menurut mereka jaring aspirasi masyarakat hanya sebagai formalitas dalam pembentukan Peraturan Daerah, sehingga beberapa aspirasi dari masyarakat cenderung tidak didengarkan atau bahkan tidak diakomodir menjadi suatu Peraturan Daerah. Tujuan yang hendak
dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis pelaksanaan jaring aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kota Semarang serta untuk mengetahui serta menganalisis optimalisasi jaring aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kota Semarang.
Metode penelitian yang diaplikasikan adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan dilengkapi dengan
wawancara guna memperoleh klarifikasi terhadap data sekunder. Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa pelaksanaan jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD Kota Semarang telah selaras Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pelaksanaan jaring aspirasi masyarakat ini telah dilakukan secara merata di seluruh 16 kecamatan, dengan anggota DPRD bertanggung jawab sesuai
daerah pemilihannya masing-masing. Optimalisasi jaring aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah di Kota Semarang merupakan langkah esensial untuk menjalankan prinsip demokrasi partisipatif di tingkat lokal, dengan memperkuat keterlibatan warga dalam pembuatan kebijakan daerah demi
menghasilkan peraturan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ada kendala yang mengakibatkan kurang optimalnya jaring aspirasi masyarakat antara lain kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya partisipasi mereka, yang menyebabkan partisipasi belum optimal. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sosialisasi massif dan berkelanjutan yang melibatkan
tokoh masyarakat, tokoh agama, dan struktur organisasi pemerintahan, serta edukasi tentang mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Langkah-langkah seperti penyelenggaraan forum-forum terbuka dan peningkatan aksesibilitas serta transparansi dalam penyampaian masukan akan
meningkatkan keterlibatan masyarakat dan memastikan bahwa masukan mereka diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga tercipta kebijakan yang lebih responsif, transparan, dan demokratis.
Kata Kunci: Optimalisasi, Jaring Aspirasi Masyarakat, Pembentukan
Peraturan Daerah, Kota Semarang

Actions (login required)

View Item