ALFARIZI, MUHAMMAD ILHAM and Hardjanto, Untung Sri and Indarja, Indarja (2024) PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA SUMBERAHAYU KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL. _63 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa, Pada Pasal 31 BPD disebutkan mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan fungsi tersebut, di dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa BPD memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan Desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan fungsinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
Metode pendekatan yang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, tipe penelitian yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni dengan menganalisis sumber-sumber data baik primer atau
sekunder.
Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi BPD di Desa
Sumberahayu Kabupaten Kendal sudah baik dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah menjalankan fungsinya secara efektif dalam menetapkan
Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sumberahayu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi
kurangnya pemahaman mengenai regulasi yang berlaku serta terbatasnya biaya operasional untuk mendukung kegiatan BPD.
Kata Kunci: Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sumberahayu

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sumberahayu
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Users 201 not found.
Date Deposited:	01 Aug 2024 09:25
Last Modified:	01 Aug 2024 09:25
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/25312

Actions (login required)

View Item