IVANA, RAE SISCA and Mahmudah, Siti and Rahmanda, Bagus (2024) TINJAUAN YURIDIS SITA UMUM KEPAILITAN TERHADAP HARTA PAILIT YANG DIGUNAKAN SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 16/PDT.SUS-GGL/2017/PN.NIAGA JKT.PST). _206 Dagang 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Rae Sisca Ivana_cover.pdf Download (1MB)
	Text Rae Sisca Ivana_abstrak.pdf Download (154kB)
	Text Rae Sisca Ivana_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (264kB)
	Text Rae Sisca Ivana_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (354kB)
	Text Rae Sisca Ivana_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (378kB)
	Text Rae Sisca Ivana_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (158kB)
	Text Rae Sisca Ivana_dapus.pdf Download (226kB)

Abstract

Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU KPKPU menyatakan bahwa putusan
pernyataan pailit mengakibatkan segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap kekayaan Debitur yang terjadi sebelum kepailitan harus dihentikan dan sejak itu tidak ada putusan yang dapat dilaksanakan, penyitaan yang dilakukan menjadi hapus bahkan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya
terhadap penyitaan tanah atau kapal yang terdaftar jika diperlukan. Sedangkan, Pasal 39 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa benda sitaan karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana jika berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pelaksanaan kedua Pasal tersebut jika terdapat sita pidana terhadap harta pailit yang sedang dalam status sita umum kepailitan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis- normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data
yang digunakan adalah studi kepustakaan. Dan metode analisis data yang digunakan bersifat kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sita pidana terhadap harta pailit yang berada dalam status sita umum kepailitan diperbolehkan jika Penyidik dapat membuktikan bahwa harta pailit memenuhi persyaratan Pasal 39 ayat (1) KUHAP. Sita pidana juga penting dalam pembuktian bahwa harta pailit tersebut diperoleh secara sah dan bukan dari suatu tindak pidana. Jika harta pailit telah selesai
digunakan dalam perkara pidana maka dapat dikembalikan kepada Kurator, tetapi jika diperoleh dari tindak pidana maka harta pailit tidak dapat dilakukan pemberesan.
Kata Kunci: Kepailitan, Sita, Tindak Pidana

Actions (login required)

View Item