HARAHAP, WAZIRUDDIN and Soemarmi, Amiek and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya (2024) PENGAWASAN KEUANGAN DESA DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI DESA BINTUJU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. _65 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Waziruddin Harahap - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (736kB)
	Text Waziruddin Harahap - abstrak.pdf Download (53kB)
	Text Waziruddin Harahap - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (275kB)
	Text Waziruddin Harahap - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (368kB)
	Text Waziruddin Harahap - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (462kB)
	Text Waziruddin Harahap - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (53kB)
	Text Waziruddin Harahap - dapus.pdf Restricted to Repository staff only Download (356kB)

Abstract

Kebijakan otonomi yang bebas yaitu diantaranya adanya kecenderungan pergeseran pusat kekuasaan di suatu Desa dari eksekutif ke tangan legislatif, kemudian maraknya kasus korupsi dana Desa. Pemberian wewenang yang lebih besar dan luas dalam mengelola anggaran Desa sering kali mengakibatkan terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibatnya, penyelenggaraan pemerintahan Desa menjadi terhambat. Oleh karena itu, diperlukan suatu bentuk pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa agar pihak yang berwenang dalam pemerintahan Desa lebih berhati-hati dan transparan kepada masyarakat dalam mengelola keuangan Desa.
Tujuan penulisan untuk menganalisis mekanisme pengawasan keuangan Desa di Desa Bintuju jika dilihat dari sudut pandang
internal dan eksternal serta untuk menganalisis implikasi pengawasan keuangan Desa di Desa Bintuju terhadap penguatan Otonomi Desa.
Metode penulisan ini adalah penulisan deskriptif analitis dengan pendekatan hukum empiris atau sosiologis yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam realita atau kenyataan di dalam masyarakat/mengenai perilakunya. Jenis data yang digunakan kualitatif yang mencakup informasi non-numerik yang diperoleh melalui berbagai sumber seperti rekaman, observasi, wawancara, atau dokumen tertulis seperti undang-undang, dokumen resmi, buku, dan lain sebagainya.
Hasil dalam penulisan ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan dana desa sangat penting untuk mencegah adanya penyalahgunaan dana dari oknum tertentu. Pengaturan terkait lembaga pengawasan pengelolaan dana Desa di Indonesia terutama terdapat dalam Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Fungsi lembaga pengawas keuangan Desa adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi Desa, memberikan opini atas kinerja organisasi Desa, dan mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi terhadap masalah kinerja yang ada. Selain itu pengawasan keuangan Desa juga melibatkan partisipasi masyarakat desa sebagai upaya untuk memperkuat otonomi desa.
Simpulan dalam penulisan ini yaitu mekanisme pengawasan keuangan Desa di Desa Bintuju dilakukan dengan: merancang sistem pelayanan yang lebih efektif, efisien, profesional, akuntabel dan transparan dengan menyertakan investasi swasta dan swadaya masyarakat. Memperbesar alokasi anggaran dalam menunjang pelayanan dengan mendorong peningkatan penghasilan atas pelayanan. Menyesuaikan kapasitas serta kualitas SDM dan sarana-prasarana yang diperlukan sesuai kebutuhan sistem. Menyertakan partisipasi masyarakat dalam sistem pelayanan. Implikasi pengawasan keuangan Desa di Desa Bintuju terhadap penguatan otonomi dilakukan melalui pengawasan formal oleh BPD, pengawasan Informasi oleh Masyarakat, dan pertanggung jawaban APBDes oleh Kepala Desa diakhir tahun anggaran.
Kata Kunci: Pengawasan, Keuangan Desa, Otonomi Desa.

Actions (login required)

View Item