SALSABILLA, AQILA and Widjaningsih, Dyah and Mahfud, Muh.Afif (2024) IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN IDENTITAS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI DI POLRESTABES SEMARANG). _05 Humas 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Aqila Salsabilla-cover.pdf Download (1MB)
	Text Aqila Salsabilla-abstrak.pdf Download (231kB)
	Text Aqila Salsabilla-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (330kB)
	Text Aqila Salsabilla-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (483kB)
	Text Aqila Salsabilla-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Aqila Salsabilla-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (122kB)
	Text Aqila Salsabilla-dapus.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Sejalan dengan kewajiban negara dalam hal melindungi (to protect)
warga negaranya, Anak yang Berkonflik dengan Hukum juga memiliki hak terhadap perlindungan (protection rights) dalam hal setiap proses hukum yang telah didakwakan atau diputuskan kepadanya. Salah satu hak yang harus dipenuhi baik oleh penegak hukum dan masyarakat ialah hak untuk tidak dipublikasi identitasnya terhadap publik. Hak ini diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penelitian ini akan mengkaji: 1) Bagaimana implementasi perlindungan identitas Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam UU SPPA di Polrestabes Semarang? 2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi perlindungan identitas Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Polrestabes Semarang?
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian socio-legal yaitu
berfokus pada perspektif emik yakni perspektif dari masyarakat,
jurnalis, dan pihak lainnya yang terkait. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi non-partisipan, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang dilakukan terdiri dari kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan
identitas anak yang berkonflik dengan hukum dalam UU SPPA di
Polrestabes Semarang belum optimal. Dalam praktiknya, terdapat
perbedaan tingkat pemahaman baik dari penegak hukum, pers, dan juga masyarakat. Faktor pendukung yang mempengaruhi yakni pemahaman penyidik yang baik, juga kelengkapan sarana dan prasarana; sedangkan faktor penghambatnya meliputi Pasal 19 UU SPPA yang belum komperehensif, kurangnya pemahaman masyarakat, keterlibatan pers, dan penerapan sanksi yang belum ideal. Rekomendasi yang dapat dilakukan yakni perlu adanya peningkatan pemahaman terhadap penegak hukum, pers, dan masyarakat.
Kata Kunci: Perlindungan Identitas; Anak yang Berkonflik dengan
Hukum; UU SPPA; Polrestabes Semarang.

Actions (login required)

View Item