RAMADHIA, SUCI and Sukinta, Sukinta and Cahyaningtyas, Irma (2024) KEBIJAKAN HUKUM ACARA PIDANA MENGENAI TIDAK SAHNYA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN PADA UPAYA PRAPERADILAN. _77 Acara 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Suci Ramadhia_cover.pdf Download (668kB)
	Text Suci Ramadhia_abstrak.pdf Download (45kB)
	Text Suci Ramadhia_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (267kB)
	Text Suci Ramadhia_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (246kB)
	Text Suci Ramadhia_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (291kB)
	Text Suci Ramadhia_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (49kB)
	Text Suci Ramadhia_dapus.pdf Download (113kB)

Abstract

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara hukum, lembaga praperadilan hadir untuk menegakkan keadilan setiap orang. Praperadilan sebagai sarana kontrol horizontal melindungi hak-hak tersangka atas perlakuan sewenang-wenang tindakan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa. Adapun
permasalahan dalam penelitian ini membahas bagaimana kebijakan Hukum Acara Pidana mengenai praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana kriteria mengenai sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan menurut hukum acara pidana sebagai alasan untuk mengajukan permohonan praperadilan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dengan data sekunder. Melalui metode deskriptif analitis akan diuraikan secara kronologis dan sistematis. Berdasarkan data-data yang telah diperoleh kemudian akan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dibawa dalam penelitian ini terkait praperadilan.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui penerapan Hukum Acara Pidana mengenai praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan didasari dengan pemenuhan syarat formil pada tahap
penyelidikan dan penyidikan, utamanya pada tindakan upaya paksa yang didasari ketentuan bukti permulaan yang cukup. Melalui perbandingan Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pnj dan Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Tul dapat diketahui apa saja yang menjadi kriteria sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan yang
dilakukan penyidik dan penuntut umum.
Kata kunci: Hukum Acara Pidana, Praperadilan, Penangkapan, Penahanan.

Actions (login required)

View Item