Aisyah, Aisyah and Saptono, Hendro and Irawati, Irawati (2024) STATUS HUKUM PENERIMA HAK CESSIE SEBAGIAN SEBAGAI KREDITUR LAIN PADA PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Kasus Putusan No. 145/PK/Pdt.Sus- Pailit/2013). _211 Dagang 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
![]() |
Text
AISYAH_cover.pdf Download (518kB) |
![]() |
Text
AISYAH_abstrak.pdf Download (48kB) |
![]() |
Text
AISYAH_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (335kB) |
![]() |
Text
AISYAH_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (382kB) |
![]() |
Text
AISYAH_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (344kB) |
![]() |
Text
AISYAH_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (51kB) |
![]() |
Text
AISYAH_dapus.pdf Download (119kB) |
Abstract
Cessie adalah bentuk pengalihan tagihan piutang atas nama yang dilakukan melalui pembuatan akta otentik ataupun akta di bawah tangan antara kreditur lama (cedent) dan kreditur baru (cessionaris). Dewasa ini cessie kerap kali digunakan dalam dunia Kepailitan dan PKPU untuk memenuhi asas concursus creditorium pada permohonan Kepailitan dan PKPU. Penggunaan cessie dalam konteks tersebut telah menimbulkan beberapa perdebatan antara majelis hakim dalam memutus suatu perkara Kepailitan dan PKPU yang didalamnya terdapat penerapan cessie baik secara keseluruhan ataupun sebagian.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan mengenai hak dari cessionaris dalam mengajukan permohonan pailit dan pkpu, selain itu bertujuan pula untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak penerima cessie dalam mengajukan permohonan pailit pada putusan Nomor 145/PK/Pdt.Sus-Pailit/2013.
Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cessie dalam ranah Kepailitan dan PKPU memang belum diatur dalam UU K-PKPU, namun bukan berarti hal ini menghalangi diterapkannya cessie dalam Kepailitan dan PKPU. Cessie yang dilakukan atas seluruh tagihan dalam hal ini tidak menjadi masalah, yang menjadi
masalah apabila dilakukan secara sebagian. Namun secara sebagian pun akan tidak menjadi masalah apabila penerapan cessie memperhatikan Pasal 613 KUH Perdata, dan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 222 ayat (1) dan (2) UU K-PKPU.
kata kunci: cessie, kepailitan dan pkpu, sebagian.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | cessie, kepailitan dan pkpu, sebagian |
Subjects: | Law |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
Depositing User: | Mr Perpus FH1 |
Date Deposited: | 01 Aug 2024 10:51 |
Last Modified: | 01 Aug 2024 10:51 |
URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/25233 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |