ROFIFAH, SALMA PUTRI and Purwanti, Ani and Indreswari, Tri Laksmi (2024) EFEKTIVITAS SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN. _04 Humas 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Salma Putri Rofifah-cover.pdf Download (1MB)
	Text Salma Putri Rofifah-abstrak.pdf Download (130kB)
	Text Salma Putri Rofifah-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (331kB)
	Text Salma Putri Rofifah-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (302kB)
	Text Salma Putri Rofifah-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (612kB)
	Text Salma Putri Rofifah-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (202kB)
	Text Salma Putri Rofifah-dapus.pdf Restricted to Repository staff only Download (516kB)

Abstract

Salah satu bentuk kekerasan yang dapat terjadi di lingkungan perguruan tinggi adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi pada dasarnya berimplikasi pada terhambatnya akses peserta didik terhadap pendidikan yang nyaman dan tidak diskriminatif. Berangkat dari urgensi tersebut,
pemerintah kemudian mengundangkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021) yang mengatur mengenai berbagai upaya yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi dalam rangka pencegahan dan
penanganan kekerasan seksual, salah satunya adalah pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS).
Secara umum, penelitian ini menjabarkan mengenai posisi Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi pemenuhan hak konstitusional warga negaranya telah memiliki berbagai dasar hukum mengenai kekerasan seksual, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan lainnya. Dalam hal pelaksanaan
Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, Universitas Diponegoro juga membentuk Satgas PPKS Undip yang merupakan suatu upaya strategis bagi Universitas Diponegoro. Namun, dalam proses pembentukannya, masih ditemukan problematika berupa ketidaksesuaian penerapan dengan ketentuan yang melandasinya. Selain itu, dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang, kinerja
Satgas PPKS Undip masih perlu dioptimalkan dalam fungsi pencegahan kekerasan seksual, seperti upaya sosialisasi, pemasangan tanda informasi, survei, dan hal lainnya. Salah satu penyebab kurang optimalnya upaya pencegahan tersebut ialah
pengaturan Peraturan Rektor PPKS Undip (Pertor PPKS Undip) yang masih belum cukup lengkap dan komprehensif dalam mengatur perihal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Diponegoro. Mengacu pada realitas implementasi tersebut dengan ditinjau menggunakan perspektif Teori Sistem
Hukum Lawrence M. Friedman, maka kinerja Satgas PPKS Undip masih belum dapat dikatakan sepenuhnya efektif sehingga masih diperlukan optimalisasi kinerja Satgas PPKS Undip serta perbaikan terhadap Pertor PPKS Undip.
Kata Kunci: Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi; Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021; Efektivitas Hukum; Teori Sistem Hukum; Satgas PPKS Undip.

Actions (login required)

View Item