Himawan, Ludy (2024) POLITIK HUKUM DALAM UPAYA PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI LUAR PENGADILAN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Text (DISERTATION) Ludy Cover.pdf - Accepted Version Download (280kB)

Abstract

Sistem peradilan pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari subsistem, dimana masing-masing subsistem memiliki tugas dan fungsi tersendiri namun tetap saling menopang satu sama lain. Pelaksanaan pidana di Indonesia yang masih terfragmentasi di berbagai sub penegakan hukum mengakibatkan sistem peradilan pidana yang belum integral. Tujuan dari disertasi ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan hukum pembentukan lembaga pelaksana pidana dan integrasi kewenangan pelaksana dalam lembaga tersendiri sejalan dengan sistem peradilan pidana integral. Jenis penelitian dalam disertasi ini adalah menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang penulis ambil dari berbagai sumber yang terkait dengan model pendekatan kasus, filsafat, konsep dan perbandingan. Data yang telah diperoleh kemudian diuraikan secara deskriptif dengan metode analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara historis masyarakat adat telah mengenal mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan memanfaatkan instrumen hukum adat yang kemudian menjadi cikal bakal penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan istilah nonlitigasi yang terdiri atas mediasi penal dan restorative justice. Dalam perkembangannya restorative justice berhasil menggeser paradigma penegakan hukum yang semula berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana menjadi pemulihan terhadap korban dan pelaku tindak pidana. Perkembangan restorative justice yang begitu signifikan belum diiringi oleh regulasi ideal yang dapat dijadikan pedoman global bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum di Indonesia. Dampaknya pengimplementasian restorative justice mengalami inkonsistensi, disparitas, serta sejumlah tantangan lainnya. Politik hukum pembaharuan hukum pidana di Indonesia saat ini masih terus berlangsung dan menjadi bagian dari pembangunan sistem hukum nasional yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Salah satu bentuk politik pembaharuan hukum pidana dikenal adanya konsep restorative justice yang menjadi alternatif mekanisme penyelesaian perkara pidana yang terjadi di luar proses peradilan. Restorative justice diterapkan oleh beberapa lembaga penegakan hukum, namun mayoritas masyarakat menyatakan Kejaksaan sebagai insititusi yang paling berhak untuk menerapkannya. Restorative justice diterapkan sebelum penuntutan, artinya Kejaksaan selaku dominis litis berhak memutuskan apakah perkara pidana diselesaikan melalui persidangan atau restorative justice. Kendati demikian penerapan restorative justice tetap dapat diterapkan oleh Kepolisian atau Pengadilan, namun perlu diiringi dengan satu payung hukum dalam bentuk Undang-Undang yang berlaku secara global, guna menciptakan harmonisasi penerapan restorative justice di setiap instansi untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Actions (login required)

View Item