PUTRA, ALAMSYAH FAJAR NURSAID and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya and Indarja, Indarja (2024) OMNIBUS LAW SEBAGAI METODE PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. _64 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ALAMSYAH FAJAR N.P_cover.pdf Download (562kB)
	Text ALAMSYAH FAJAR N.P_abstrak.pdf Download (15kB)
	Text ALAMSYAH FAJAR N.P_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (192kB)
	Text ALAMSYAH FAJAR N.P_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (280kB)
	Text ALAMSYAH FAJAR N.P_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (517kB)
	Text ALAMSYAH FAJAR N.P_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (24kB)
	Text ALAMSYAH FAJAR N.P_dapus.pdf Download (190kB)

Abstract

Indonesia mengakui prinsip negara hukum secara konstitusional dan
pentingnya kualitas peraturan perundang-undangan untuk mendukung sistem hukum yang efektif. Permasalahan tumpang tindih, ketidakselarasan, dan kelebihan regulasi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk investasi. Omnibus Law diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut dengan menyatukan berbagai aspek perundang-undangan ke dalam satu undang-undang besar. Namun, proses penyusunan Omnibus Law menuai kontroversi karena dinilai kurang transparan dan partisipatif. Substansi dari Omnibus Law juga menimbulkan kekhawatiran akan tumpang tindih dan ketidakpastian hukum. Penelitian mendalam, partisipasi ahli,
danreformasi birokrasi menjadi kunci dalam implementasi yang efektif. Meskipun demikian, pendapat divergen dari para ahli terkait landasan hukum dan perluasan konsep Omnibus Law.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan Omnibus Law sebagai metode pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun analisis dalam penulisan
ini menunjukkan bahwa omnibus law menjadi salah satu metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang digunakan di Indonesia.
Adapun analisis dalam penulisan ini menunjukkan bahwa metode omnibus law sejatinya diharapkan menjadi solusi untuk permasalahan tumpang tindihnya peraturan-peraturan yang ada. Beberapa contoh implementasinya telah diterapkan pada Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Undang-
Undang Pemilu. Meskipun omnibus law cukup efektif sebagai solusi untuk membenahi regulasi yang tumpang tindih, metode ini perlu ketelitian dalam proses pembentukannya. Namun pada penerapannya tentunya banyak ditemukan hambatan ataupun kendala khususnya pada penyusunannya. Kendala yang dimaksud ialah kendala materiil dan formil.
Kata Kunci: Omnibus Law, Pembentukan Undang-Undang, Regulasi

Actions (login required)

View Item