MEITSANY, KHOSYI and Sukinta, Sukinta and Utama, Kartika Widya (2024) TINJAUAN TENTANG PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. _72 Acara 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Khosyi Meitsany_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (801kB)
	Text Khosyi Meitsany_abstrak.pdf Download (104kB)
	Text Khosyi Meitsany_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (212kB)
	Text Khosyi Meitsany_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (228kB)
	Text Khosyi Meitsany_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (222kB)
	Text Khosyi Meitsany_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (50kB)
	Text Khosyi Meitsany_dapus.pdf Download (119kB)

Abstract

Pada mulanya, narkotika adalah obat yang bermanfaat dalam bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Namun, penggunaannya yang digunakan secara tidak tepat atau digunakan tidak sesuai standar pengobatan dapat menimbulkan risiko yang lebih signifikan terhadap kehidupan dan nilai-nilai budaya suatu bangsa, yang pada akhirnya berpotensi untuk melemahkan ketahanan nasional.
Fokus permasalahan dalam tugas akhir ini membahas bagaimana kewenangan dan koordinasi antara BNN dengan Polri dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika, serta bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh penyidik BNN dan penyidik Polri.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melalui metode yuridis normatif (doktrinal) dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Perolehan data didapatkan dari studi pustaka/dokumen dan dianalisis dengan metode analisis data kuantitatif.
Studi menunjukkan bahwa proses penyidikan tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diatur dalam dua peraturan yang berbeda, yakni KUHAP yang memberikan kewenangan kepada Polri dan UU Narkotika yang memberikan kewenangan kepada BNN. Hal ini mengakibatkan tumpang tindih kewenangan sehingga Polri harus memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN, begitu pula sebaliknya. Dalam kasus dengan nomor perkara 48/Pid.Sus/2023/PN Mgg penyidikan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur berdasarkan KUHAP dan UU Narkotika. Namun, koordinasi antara penyidik BNN dan penyidik Polri belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan karena pembuatan pemberitahuan tertulis tentang dimulainya penyidikan tidak dilakukan dan koordinasi hanya dilakukan untuk permohonan pelaksanaan asesmen.
Kata kunci: Penyidikan, Tindak Pidana Narkotika, Koordinasi BNN dan Polri

Actions (login required)

View Item