IMMANUEL, IMMANUEL and Prananingtyas, Paramita and Njatrijani, Rinitami (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI BBM YANG LEBIH BAYAR AKIBAT PEMBULATAN HARGA DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999. _220 Dagang 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Immanuel_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (772kB)
	Text Immanuel_abstrak.pdf Download (200kB)
	Text Immanuel_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (325kB)
	Text Immanuel_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (465kB)
	Text Immanuel_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (575kB)
	Text Immanuel_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (205kB)
	Text Immanuel_dapus.pdf Download (311kB)

Abstract

Pembulatan harga merupakan praktik yang sering terjadi di SPBU pada saat konsumen membeli BBM secara fulltank dan dengan pembayaran tunai karena dalam hal ini, jumlah liter bahan bakar di mesin pengisian tidak akan menunjukkan jumlah yang bulat yang berdampak kepada nominal pembayaran yang tidak bulat juga. Pembulatan harga yang dialami oleh konsumen dapat merugikan konsumen karena konsumen akan membayar lebih mahal dari harga yang seharusnya. Pelanggaran terhadap tiap-tiap hak yang dimiiki oleh konsumen beserta dengan tiap-tiap kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat terjadi akibat dari berlangsungnya praktik pembulatan harga.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik pembulatan harga yang terjadi di SPBU belum sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Dengan demikian, terjadi pelanggaran hak yang dimiliki oleh konsumen dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha. Perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami pembulatan harga terdapat di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat pembulatan harga dapat berupa penyelesaian sengketa di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.
Kata Kunci : Pembulatan Harga, Perlindungan Hukum, Konsumen, Pelaku Usaha

Actions (login required)

View Item