Islamiyati, Islamiyati (2024) REKONSTRUKSI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF TANAH MELALUI MEDIASI DI LUAR PERADILAN BERBASIS KEADILAN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Text (Disertation) Islamiyati Cover.pdf - Accepted Version Download (70kB)

Abstract

Jumlah aset wakaf tanah bertambah setiap tahun, dan tanah wakaf bernilai
ekonomi, serta sebagian masyarakat ingin menguasainya, berpotensi terjadi
sengketa wakaf tanah. Penyelesainya diatur Pasal 62 Ayat (1) (2) Undang-Undang
Wakaf. Namun, realitanya pelaksanaannya belum efektif karena terdapat
permasalahan hukum pada aspek yuridis dan kelembagaan/institusi, sehingga
hukumnya belum berbasis keadilan. Penelitian bertujuan menggali dan
menganalisis alasan dasar konstruksi hukum penyelesaian sengketa wakaf tanah
melalui mediasi di luar peradilan belum berbasis keadilan; kemudian merumuskan
rekonstrusi hukumnya beserta bentuk dan penerapannya.
Jenis penelitian ini adalah doktrinal dan non doktrinal, termasuk kategori
reformariented research, metode pendekatannya yuridis empiris, case study, dan
law comparative. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, metode
pengumpulan datanya melalui studi pustaka, dokumen, interview, dan FGD. Teknik
analisis datanya kualitatif dibantu kuantitatif, penyajiannya melalui diskriptif
analisis dengan menggunakan tabel, bagan, dan grafik. Data disimpulkan secara
induktif.
Temuan penelitian: 1) Ditemukan alasan dasar konstruksi hukum penyelesaian
sengketa wakaf tanah belum berbasis keadilan, yakni; implementasinya belum
efektif, terdapat 27% sengketa tidak terselesaikan; terdapat problematika hukum
dari aspek yuridis dan kelembagaan/institusi. 2) Rekonstruksinya, dari aspek legal
substantion, yakni; BWI bekerja sama dengan BASYARNAS menetapkan aturan
penyelesaian sengketa wakaf melalui mediasi di luar peradilan beserta form akta
perjanjian perdamaian. Rekonstruksi dari aspek legal structure, yakni; KEMENAG
mengoptimalan pegawai PPAIW menjadi mediator profesional; PPAIW bekerja
sama dengan BASYARNAS mewujudkan lembaga mediasi formal di luar
peradilan, untuk mewujudkan keadilan dan kemas}lah}atan di dunia dan akhirat. 3)
Bentuk penerapannya: peraturan tentang hukum penyelesaian sengketa wakaf tanah
melalui mediasi di luar peradilan; PPAIW menjadi mediator profesional; lembaga
mediasi di luar peradilan secara formal; dan akta perjanjian perdamaian. Novelty
disertasi; ditemukannya relevansi kuat antara kebutuhan penyelesaian sengketa
wakaf tanah melalui mediasi di luar peradilan secara formal dan profesional,
dengan eksistensi BASYARNAS, melalui penguatan irisan potensi penyelesaian
sengketa wakaf dalam bidang ekonomi dan perdagangan pada instrumen wakaf
tanah.
Rekomendasinya, BWI bekerjasama dengan BASYARNAS merekonstruksi
Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf dengan menetapkan aturan
teknis penyelesaian sengketa wakaf melalui mediasi di luar peradilan; KEMENAG
mengoptimalkan PPAIW menjadi mediator profesional; perluasan kewenangan
BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa wakaf tanah melalui pembentukan
lembaga mediasi di luar peradilan secara formal. Orientasinya diarahkan pada
penjagaan bahwa tanah wakaf itu milik Allah

Actions (login required)

View Item