SIMANJUNTAK, KEZYA ANGGITA and Prananingtyas, Paramita and Mahmudah, Siti (2024) ANALISIS YURIDIS PENGAJUAN KEPAILITAN OLEH KREDITOR FIKTIF BERDASARKAN PERATURAN KEPAILITAN. _190 Dagang 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
![]() |
Text
Kezya Anggita Simanjuntak_cover.pdf Download (661kB) |
![]() |
Text
Kezya Anggita Simanjuntak_abstrak.pdf Download (200kB) |
![]() |
Text
Kezya Anggita Simanjuntak_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (232kB) |
![]() |
Text
Kezya Anggita Simanjuntak_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (267kB) |
![]() |
Text
Kezya Anggita Simanjuntak_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (432kB) |
![]() |
Text
Kezya Anggita Simanjuntak_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (186kB) |
![]() |
Text
Kezya Anggita Simanjuntak_dapus.pdf Download (201kB) |
Abstract
Kepailitan kerap disalahgunakan oleh pihak yang beritikad buruk untuk membangkrutkan diri dengan merekayasa kepailitan melalui kehadiran kreditor fiktif berdasarkan dokumen palsu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Kreditor fiktif umumnya dihadirkan oleh debitor untuk memperoleh kembali boedel pailit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan
terhadap kreditor fiktif dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia dan di Amerika Serikat, serta mengetahui penyelesaian perkara kepailitan yang terdapat kreditor fiktif berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 atau UUK-PKPU. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan doktrinal atau yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi literatur yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kumulatif dengan menyajikan data berupa uraian yang bersifat analitis. Analisis penelitian ini menunjukkan bahwa UUK-PKPU
tidak mengatur mengenai kreditor fiktif, sehingga apabila terdapat kreditor fiktif maka diberlakukan actio pauliana untuk membatalkan perbuatan hukum debitor curang yang merugikan boedel pailit dan kreditor. Namun, dapat pula diselesaikan dengan beracara secara perdata dan pidana dengan meregistrasi ulang di Pengadilan Negeri. Berbeda dengan UUK-PKPU, Bankruptcy Code mengatur kreditor fiktif sebagai bentuk kecurangan dan penipuan dalam kepailitan, serta memberlakukan sanksi pidana terhadapnya.
Kata Kunci: Kreditor Fiktif, Pailit, Actio Pauliana
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Kreditor Fiktif, Pailit, Actio Pauliana |
Subjects: | Law |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
Depositing User: | Mr Perpus FH1 |
Date Deposited: | 01 Aug 2024 11:37 |
Last Modified: | 01 Aug 2024 11:37 |
URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/25061 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |