SAMBA, RIGHO and Prananingtyas, Paramita and Rahmanda, Bagus (2024) KAJIAN PERBANDINGAN PERAN LEMBAGA NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA. _140 Dagang 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Righo Samba-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (717kB)
	Text Righo Samba-abstrak.pdf Download (201kB)
	Text Righo Samba-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (287kB)
	Text Righo Samba-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (299kB)
	Text Righo Samba-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (977kB)
	Text Righo Samba-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (208kB)
	Text Righo Samba-dapus.pdf Download (253kB)

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), salah satunya pemenuhan dan pelindungan HAM terhadap data pribadi. Saat ini, ruang lingkup pelindungan data pribadi di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua rezim, yakni rezim sebelum dan rezim setelah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Upaya pelindungan terhadap data pribadi merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh negara, mengingat masih maraknya kasus kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis peran lembaga negara dalam penyelenggaraan pelindungan data pribadi di Indonesia pada rezim sebelum dan rezim setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode yuridis normatif. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang peran lembaga dalam penyelenggaraan pelindungan data pribadi di Indonesia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum UU PDP diberlakukan, peran lembaga negara dalam penyelenggaraan pelindungan data pribadi diatur secara sektoral dan belum optimal dalam menangani kasus kebocoran data. Setelah UU PDP diberlakukan, peran lembaga menjadi terintegrasi oleh Lembaga PDP yang memiliki tugas merumuskan kebijakan, mengawasi penyelenggaraan, menegakkan hukum administratif, dan menyelesaikan sengketa. Namun, kehadiran Lembaga PDP belum sesuai dengan standar aturan internasional yang mengamanatkan bahwa lembaga tersebut berbentuk independen. Independensi Lembaga PDP merupakan hal yang penting mengingat kewenangan dan fungsi yang cukup kompleks dan holistik dalam mengawasi penyelenggaraan pelindungan data pribadi di Indonesia.
Kata Kunci: Pelindungan Data Pribadi, Lembaga, Pengawas Data Pribadi

Actions (login required)

View Item