Search for collections on Undip Repository

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN UTANG PAJAK KREDITUR DALAM PKPU DEBITUR STUDI KASUS PUTUSAN 90/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. _183 Dagang 2024

SIRAIT, FRITZ GABATIO and Mahmudah, Siti and Irawati, Irawati (2024) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN UTANG PAJAK KREDITUR DALAM PKPU DEBITUR STUDI KASUS PUTUSAN 90/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. _183 Dagang 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

[thumbnail of Fritz Gabatio Sirait - cover.pdf] Text
Fritz Gabatio Sirait - cover.pdf

Download (483kB)
[thumbnail of Fritz Gabatio Sirait - abstrak.pdf] Text
Fritz Gabatio Sirait - abstrak.pdf

Download (68kB)
[thumbnail of Fritz Gabatio Sirait - bab 1.pdf] Text
Fritz Gabatio Sirait - bab 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (188kB)
[thumbnail of Fritz Gabatio Sirait - bab 2.pdf] Text
Fritz Gabatio Sirait - bab 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (480kB)
[thumbnail of Fritz Gabatio Sirait - bab 3.pdf] Text
Fritz Gabatio Sirait - bab 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (411kB)
[thumbnail of Fritz Gabatio Sirait - bab 4.pdf] Text
Fritz Gabatio Sirait - bab 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (72kB)
[thumbnail of Fritz Gabatio Sirait - dapus.pdf] Text
Fritz Gabatio Sirait - dapus.pdf

Download (206kB)

Abstract

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan cara alternatif penyelesaian utang piutang kreditur dan debitur. Sebagaimana dalam Putusan No.90/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST yang memutus tentang tidak
adanya pengalihan piutang atas pajak. Didalam kasus ini hakim menolak pembayaran utang pajak kreditur yang dilakukan debitur tanpa adanya pengalihan piutang, yang dilakukan oleh debitur terhadap kreditur, yang merupakan debitur atas piutang pajak. Berkaitan dengan hal tersebut menarik untuk dibahas karena
sejatinya pembayaran utang dilakukan karna adanya utang yang harus dibayarkan debitur terhadap krediturnya. Pengalihan piutang pajak sebenarnya dapat terjadi. Hal ini diatur didalam Pasal 613 KUHPerdata tentang pengalihan piutang atas nama serta Pasal 48 PMK 61 Tahun 2023 tentang pembuatan akta persetujuan
pengalihan piutang. Penelitian ini membahas tentang tinjauan yuridis terhadap pengalihan utang pajak kreditur dalam PKPU debitur, prosedur pengalihan utang pajak, dan legalitas hukum untuk menjamin hak atas kreditur dan debitur.
Metode yang digunakan adalah metode yuridis-normatif, dengan sumber data sekunder yang menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, serta peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Pajak dan PKPU.
Pada hasil penelitian diperoleh bahwa piutang pajak adalah piutang atas nama yang dapat dialihkan sesuai dengan Pasal 613 KUHPer dan PMK 61 Tahun 2023. Namun dalam kasus ini pengalihan piutang tidak pernah terjadi sesuai dengan mekanisme yang dijelaskan dengan pasal-pasal diatas.
Harapannya dengan penelitian hukum ini tidak ada lagi pihak yang dirugikan.
Kata Kunci : PKPU, Pengalihan Piutang Atas Nama, dan Utang Pajak

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: PKPU, Pengalihan Piutang Atas Nama, dan Utang Pajak
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Perpus FH1
Date Deposited: 01 Aug 2024 11:46
Last Modified: 01 Aug 2024 11:46
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/25023

Actions (login required)

View Item View Item