RANY, PATRISIA FERREN and Yunanto, Yunanto and Badriyah, Siti Malikhatun (2024) HAK MEWARIS BAGI ORANG YANG KEMBALI SETELAH DINYATAKAN HILANG BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN. _111 PDT 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Patrisia Ferren Rany_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (658kB)
	Text Patrisia Ferren Rany_abstrak.pdf Restricted to Repository staff only Download (138kB)
	Text Patrisia Ferren Rany_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (229kB)
	Text Patrisia Ferren Rany_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (392kB)
	Text Patrisia Ferren Rany_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (503kB)
	Text Patrisia Ferren Rany_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (173kB)
	Text Patrisia Ferren Rany_dapus.pdf Download (184kB)

Abstract

Ahli waris yang diakui dalam waris perdata tidak terbatas pada pribadi yang hadir saat warisan terbuka saja melainkan juga terhadap ahli waris yang hilang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pengaturan normatif terkait hak mewaris bagi orang yang dinyatakan hilang berdasarkan penetapan pengadilan dan proses hukum yang harus ditempuh apabila dirinya kembali dan ingin menuntut haknya sebagai ahli waris.
Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara yang bersifat sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam KUH Perdata hak mewaris orang hilang dapat terlindungi melalui Pasal 463 hingga Pasal 495 KUH Perdata. Pasal 463 merupakan pasal utama yang memuat landasan umum berupa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat dikategorikan tak hadir. Terdapat tiga periode keadaan tak hadir. Periode pertama disebut tak hadir. Periode kedua (hilang lebih dari lima tahun) maka dapat dimintakan penetapan barangkali meninggal dunia. Periode terakhir adalah masa pewarisan definitif (tiga puluh tahun setelah keluar penetapan barangkali meninggal dunia). Pasal 482 spesifik mengatur besaran pengembalian harta benda milik orang hilang yang dititipkan ke keluarga atau Balai Harta Peninggalan selama belum daluwarsa. Apabila harta masih dikelola keluarga, maka dapat dilakukan upaya nonlitigasi seperti musyawarah. Ketika terdapat sengketa terhadap bagian harta warisan dari orang hilang yang kembali, yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melawan pihak yang dititipkan harta warisan tersebut oleh pengadilan. Orang hilang yang menuntut hak atas warisannya ini harus menjalani serangkaian identifikasi identitas untuk dapat memperoleh haknya itu.
Kata kunci: hak waris; orang hilang; afwezigheid; penetapan pengadilan

Actions (login required)

View Item