KRISTANTI, DIANA and Mahmudah, Siti and Prananingtyas, Paramita (2024) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PT ASURANSI JIWA KRESNA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 647 K/PDT.SUS-PAILIT/2021). _182 Dagang 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Diana Kristanti - cover.pdf Download (762kB)
	Text Diana Kristanti - abstrak.pdf Download (268kB)
	Text Diana Kristanti - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (285kB)
	Text Diana Kristanti - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (348kB)
	Text Diana Kristanti - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (357kB)
	Text Diana Kristanti - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (185kB)
	Text Diana Kristanti - dapus.pdf Download (246kB)

Abstract

Dikabulkannya permohonan PKPU Asuransi Jiwa Kresna menimbulkan problema di kalangan akademika. Pemohon PKPU ialah pemegang polis, yang menurut ketentuan undang-undang tidak mempunyai kompetensi mengajukan permohonan. Kreditor lain yang tidak menyepakati hasil putusan perjanjian perdamaian
mengajukan upaya hukum kasasi. Berdasarkan pertimbangan MA, akhirnya permohonan kasasi dikabulkan sehingga membatalkan putusan PKPU terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaturan pembatalan PKPU di Indonesia dan mengetahui akibat dari pembatalan putusan PKPU bagi pemegang polis PT. Asuransi Jiwa Kresna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi pustaka terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis serta menggunakan metode
analisis normatif kualitatif. Pada penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (2) dan Pasal 170 ayat (1) UU K-PKU, perdamaian PKPU yang telah disahkan dapat diajukan upaya pembatalan apabila kreditor lain menolak isi perdamaian, terdapat penipuan atau persekongkolan, dan apabila debitor lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian. Akibat hukum pasca putusan kasasi tersebut yaitu perjanjian perdamaian PKPU dianggap batal, debitor tidak dalam keadaan pailit, dan pemegang polis dapat menuntut haknya dalam melalui upaya litigasi dan non-litigasi.
Kata Kunci: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Perusahaan Asuransi, Perjanjian Perdamaian

Actions (login required)

View Item