ISLAMI, SALSABILA THANIA and Adhim, Nur and Mas'ut, Mas'ut (2024) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TANAH DI BAWAH TANGAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENJUAL DI KABUPATEN KEDIRI. _93 PDT 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Salsabila Thania Islami_cover.pdf Download (609kB)
	Text Salsabila Thania Islami_abstrak.pdf Download (198kB)
	Text Salsabila Thania Islami_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (341kB)
	Text Salsabila Thania Islami_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (337kB)
	Text Salsabila Thania Islami_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (287kB)
	Text Salsabila Thania Islami_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (167kB)
	Text Salsabila Thania Islami_dapus.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Tanah merupakan komoditas penting bagi kehidupan manusia. Tanah digunakan sebagai tempat tinggal, dan dijadikan investasi jangka panjang. Namun, ketersediaan tanah sekarang ini semakin menipis. Salah satu cara perolehan tanah yaitu dengan jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa saja akibat hukum jual beli tanah di bawah tangan bagi pembeli, serta mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli terhadap jual beli tanah di bawah tangan akibat perbuatan melawan hukum oleh penjual. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang di dasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Pendekatan yang dilakukan dengan metode penelitian hukum dengan mengumpulkan data dan tidak hanya studi keputusan saja tetapi juga penelitian di lapangan dengan Masyarakat secara riil atau nyata. Hasil penelitian menunjukan bahwa jual beli tanah dapat dilaksanakan tidak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun berakibat tidak dapat didaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan, sehingga sertipikat tidak dapat terbit. Pembuktian peralihan lemah, dan tidak mendapat perlindungan hukum. Sebaliknya, jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan pembuatan akta jual beli dapat didaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan, sehingga dapat terbit sertipikat. Akta jual-beli merupakan bukti beralihnya kepemilikan hak atas tanah, dan sertipikat merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah, meskipun adanya pengingkaran dari penjual setelah pembuatan akta jual beli dilaksanakan. Jual beli tanah lebih baik dilaksanakan di Hadapan Pejabat Pembuata Akta Tanah (PPAT), untuk mendapatkan kepastian hukum.
Kata Kunci: Jual Beli Tanah, Perlindungan Hukum, Di Bawah Tangan.

Actions (login required)

View Item