PANGESTU, GURUH AJI and Priyono, Ery Agus and Suharto, R. Suharto (2024) IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN (STUDI PADA SURAT PERJANJIAN PEMBANGUNAN GEDUNG BARU MAN 1 WONOSOBO). _110 PDT 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Guruh Aji Pangestu_cover.pdf Download (851kB)
	Text Guruh Aji Pangestu_abstrak.pdf Download (171kB)
	Text Guruh Aji Pangestu_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (324kB)
	Text Guruh Aji Pangestu_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (407kB)
	Text Guruh Aji Pangestu_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (700kB)
	Text Guruh Aji Pangestu_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB)
	Text Guruh Aji Pangestu_dapus.pdf Download (295kB)

Abstract

Perjanjian Pemborongan yang dibuat oleh Kantor Wilayah Kemenag Jawa Tengah merupakan perjanjian baku yang dibuat terlebih dahulu oleh pihak pemberi pekerjaan. Kontraktor hanya mempunyai dua pilihan: setuju atau tidak setuju, tanpa kemungkinan renegosiasi. Adanya kontrak baku ini menyebabkan kurangnya perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian konstruksi, karena terdapat klausul yang dapat merugikan salah satu pihak terutama mengenai pemenuhan prestasi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana asas keseimbangan dalam mengadakan kontrak antar PT dapat diwujudkan. CV. Ardi Kencana dan Kantor Wilayah Kemenag Jawa Tengah, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang ada dalam perjanjian tersebut bagi penyedia jasa di bidang konstruksi (CV. Ardi Kencana) dan pengguna jasa konstruksi (Kantor Wilayah Kemenag Jawa Tengah). Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode deskriptif analitis dan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 37 dalam kontrak, perubahan pekerjaan akibat kondisi lapangan yang berbeda dengan dokumen kontrak dilakukan berdasarkan harga kontrak awal yang berpotensi menyebabkan ketidakadilan bagi Penyedia Jasa Konstruksi. Mereka harus menyetujui perubahan yang diminta oleh Pengguna Jasa, yang memiliki posisi tawar lebih tinggi. Hal ini dapat menimbulkan penilaian subjektif dan merugikan Penyedia Jasa Konstruksi, serta menyebabkan negosiasi teknis dan harga menjadi rumit dan memakan waktu. Berdasarkan Pasal 62 dalam kontrak, pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia Jasa Konstruksi yang mewajibkan mereka membayar denda tanpa adanya penjelasan tentang jangka waktu untuk memperbaiki pelanggaran atau batasan besaran denda. Ketentuan ini memberikan beban keuangan kepada Penyedia Jasa Konstruksi. Ketentuan serupa mengenai pembayaran denda juga seharusnya berlaku bagi Pengguna Jasa (Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah) untuk menciptakan keseimbangan dan melindungi kedua belah pihak. Perlindungan hukum merupakan upaya terakhir meliputi tuntutan perdata, sanksi seperti denda dan alternatif sengketa. penyelesaian di luar pengadilan. Pemutusan kontrak oleh Pengguna Jasa memiliki 9 alasan, sedangkan oleh Penyedia Jasa Konstruksi hanya 2 alasan, menunjukkan ketidakseimbangan daya tawar. CV Ardi Kencana sebagai Penyedia Jasa dan Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah sebagai Pengguna Jasa mengalami perlindungan hukum yang kurang memadai. Hal ini mencerminkan masih adanya ketidakadilan dalam perjanjian tersebut.
Kata kunci: Perjanjian Baku, Ketidakseimbangan, Perlindungan hukum

Actions (login required)

View Item