MARETHA, SELLY and Adhim, Nur and Dewi, I Gusti Ayu Gangga Santi (2024) KEDUDUKAN HUKUM SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) DARI KEPALA DESA DALAM PRAKTIK PERTANAHAN (Studi di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat). _91 PDT 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kepala Desa merupakan salah satu alat pembuktian hak lama yang diakui dalam pendaftaran tanah di Indonesia apabila alat pembuktian hak atas tanahnya tidak ada atau tidak lagi tersedia secara lengkap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum Surat Keterangan Tanah (SKT) dalam praktik pertanahan di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat serta menganalisis mengenai akibat hukum jual beli tanah dengan bukti Surat Keterangan Tanah (SKT) yang kepemilikannya bersengketa dengan pihak lain. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) berkedudukan sebagai bukti penguasaan atas tanah dan alas hak dalam pendaftaran tanah. Oleh karena itu, Surat Keterangan Tanah (SKT) dalam praktik pertanahan di Kabupaten Sekadau masih wajib dilampirkan sesuai syarat kelengkapan dokumen dan dikategorikan sebagai dasar alas hak pemohon atau pemilik tanah ketika mengajukan permohonan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan. Akibat hukum dari perjanjian jual beli tanah di bawah tangan dengan bukti Surat Keterangan Tanah (SKT) yang kepemilikannya bersengketa dengan pihak lain antara lain yaitu: a) Perjanjian jual beli batal demi hukum sehingga peralihan hak atas tanah dianggap tidak pernah terjadi dan pembeli tidak memiliki dasar alas hak untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanah tersebut di Kantor Pertanahan setempat; b) Pembeli tidak memiliki bukti yang kuat baik itu Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT maupun sertipikat hak atas tanah jika di kemudian hari terjadi sengketa; dan c) Pembeli tidak dapat menggunakan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai jaminan untuk mendapat kredit karena Surat Keterangan Tanah (SKT) itu sendiri tidak valid.
Kata kunci: Surat Keterangan Tanah, penguasaan tanah, alas hak, pendaftaran tanah, jual beli di bawah tangan

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Surat Keterangan Tanah, penguasaan tanah, alas hak, pendaftaran tanah, jual beli di bawah tangan
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Users 201 not found.
Date Deposited:	26 Aug 2024 03:31
Last Modified:	26 Aug 2024 03:32
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/24959

Actions (login required)

View Item