PERMATASARI, IKKE RIZKIA and Rochaeti, Nur and Sutanti, Rahmi Dwi (2024) IMPLEMENTASI KEWENANGAN JAKSA DALAM EKSEKUSI PIDANA UANG PENGGANTI TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA. _18 PDN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Tindak pidana korupsi telah dikategorikan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, kategori ini diberikan oleh berbagai negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kategori ini membuat beberapa negara menganggap korupsi merupakan kejahatan yang sangat serius dan sangat berbahaya. Korupsi hingga saat ini masih menjadi duri dalam daging terhadap demokrasi yang menakutkan di Indonesia. Berdasarkan data Transparency International Indonesia mendapatkan skor 34/100 pada Corruption Perception Index (CPI) pada tahun 2022 lalu. Indonesia berada diperingkat 110 dari 180 negara yang disurvei, dan menduduki peringkat 5 di Asia Tenggara sebagai negara terkorup. Skor yang didapatkan Indonesia ini turun 4 poin dari tahun 2021, dan merupakan penurunan yang paling drastis sejak 1995 lalu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris atau non-doktrinal. Pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis dalam hal ini adalah pendekatan yang dilakukan dalam menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung kepada objeknya. Kebijakan pertama yang mengatur terkait tindak pidana korupsi dan merupakan cikal bakal adanya sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang dicabut oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kebijakan internasional terkait tindak pidana korupsi terdapat pada United Nation Convention Against Corruption (UNCAC). Dalam tingkat keefektifitasan sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti jika dibebankan kepada terdakwa pada saat persidangan dan ketika sudah menjadi terpidana pada saat putusan sudah
berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde, merupakan salah satu cara untuk mengambil kembali barang atau uang yang telah diambil oleh para pelaku tindak pidana korupsi. Tingkat keefektifitasannya dalam hal ini, masih perlu dilakukan adanya penyempurnaan terkait dalam hal perampasan aset.
Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Kewenangan Jaksa, Pidana Uang Pengganti

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Tindak Pidana Korupsi, Kewenangan Jaksa, Pidana Uang Pengganti
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Users 201 not found.
Date Deposited:	26 Aug 2024 04:07
Last Modified:	26 Aug 2024 04:07
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/24947

Actions (login required)

View Item