SEPTENTA, MUHAMMAD IKHWANURROHIIM and Sa'adah, Nabitatus and Wibawa, Kadek Cahya Susila (2024) TRANSFORMASI SISTEM PENYELESAIAN LITIGASI SENGKETA PAJAK MELALUI JALUR MEDIASI. _51 HAN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Muhammad Ikhwanurrohiim Septenta-cover.pdf Download (576kB)
	Text Muhammad Ikhwanurrohiim Septenta-abstrak.pdf Download (118kB)
	Text Muhammad Ikhwanurrohiim Septenta-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (333kB)
	Text Muhammad Ikhwanurrohiim Septenta-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (437kB)
	Text Muhammad Ikhwanurrohiim Septenta-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Muhammad Ikhwanurrohiim Septenta-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (126kB)
	Text Muhammad Ikhwanurrohiim Septenta-dapus.pdf Restricted to Repository staff only Download (759kB)

Abstract

Latar Belakang: Pengadilan pajak masih memiliki peran sentral dalam sistem penyelesaian sengketa, padahal litigasi cenderung kurang efektif dan efisien bagi wajib pajak sehingga diperlukan lebih banyak opsi bagi wajib pajak memanfaatkan jalur non-litigasi guna menyelesaikan sengketanya. Metode Penelitian: Penelitian hukum doktrinal yang mengkaji berbagai bahan hukum yang diperoleh secara sekunder. Hasil Penelitian: Rencana kebijakan strategis serta karakteristik dan permasalahan litigasi yang diperkuat praktik internasional memperkuat urgensi Indonesia mengadopsi mediasi perpajakan. Dalam dimensi konseptual, mediasi berpeluang diterapkan dan memiliki kelebihan, kekurangan, peluang, serta tantangannya sendiri. Perlu digarisbawahi bahwa terdapat perbedaan pemahaman konseptual atas ADR (Inggris dan Australia) dengan APS (Indonesia). ADR dalam konteks penyelesaian sengketa perpajakan negara lain, dapat dikategorikan sebagai upaya administratif. Sementara pemahaman APS di Indonesia adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar upaya litigasi dan terpisah pula dengan upaya administratif. Berdasarkan kondisi tersebut, sejatinya tidak mempengaruhi peluang Indonesia untuk mengadopsi APS ke dalam sistem hukumnya. Akan tetapi diperlukan pula beberapa penyesuaian mekanisme sehingga penelitian ini memberikan model mekanisme baru seperti Negosiasi Audit, Konsiliasi, dan Mediasi Pengadilan.
Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak, Permasalahan Litigasi Pajak, Transformasi Sengketa Pajak, Mediasi Pajak.

Actions (login required)

View Item