KURNIASANTI, NAZWA and Roisah, Kholis and Susetyorini, Peni (2024) HAK KEKEBALAN PERWAKILAN DIPLOMATIK DALAM SENGKETA PERDATA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PENYITAAN PROPERTI DIPLOMAT REPUBLIK SENEGAL OLEH JURU SITA DAN POLISI KANADA). _32 HI 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Nazwa Kurniasanti-cover.pdf Download (612kB)
	Text Nazwa Kurniasanti-abstrak.pdf Download (15kB)
	Text Nazwa Kurniasanti-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (448kB)
	Text Nazwa Kurniasanti-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (625kB)
	Text Nazwa Kurniasanti-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (466kB)
	Text Nazwa Kurniasanti-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (13kB)
	Text Nazwa Kurniasanti-dapus.pdf Download (255kB)

Abstract

Jaminan terhadap tempat kediaman perwakilan diplomatik dari sengketa perdata telah diatur melalui berbagai ketentuan hukum internasional. Namun, pada tahun 2022, terjadi sengketa antara diplomat Republik Senegal dan pihak yang menyewakan sebuah
rumah untuk tempat tinggal perwakilan diplomatik Republik Senegal di Quebec, Kanada. Tribunal administratif du logement memerintahkan juru sita untuk mengeksekusi putusan yang telah dijatuhkan terhadap diplomat Republik Senegal tersebut. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan mengenai batasan kekebalan
perwakilan diplomatik. Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekebalan perwakilan diplomatik terhadap sengketa perdata mengenai tempat kediaman perwakilan diplomatik dan penyelesaiannya berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional Kanada. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif serta spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan memakai sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Melalui analisis kasus penyitaan properti Republik Senegal oleh tribunal, dapat diketahui perwakilan diplomatik tersebut memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi Kanada, termasuk bangunan yang digunakan untuk tempat kediamannya selama diperuntukkan menjalankan misi diplomatiknya. Namun, meskipun Kalsoum Sall memiliki kekebalan tersebut, Kalsoum Sall tetap memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya sebagai penyewa, termasuk kewajiban membayar biaya sewa rumah kepada pemilik properti. Menurut Konvensi Wina 1961, sebelum menjalankan yurisdiksi pengadilan dan melaksanakan putusan, tribunal harus memperoleh penanggalan kekebalan diplomatik dariRepublik Senegal. Namun, dalam State Immunity Act 1985, tribunal memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut tanpa terpengaruh kekebalannya. Dalam melaksanakan putusan, tribunal dibantu oleh juru sita tanpa adanya alat-alat negara.
Kata Kunci: Perwakilan Diplomatik, Sengketa Perdata, Tempat Kediaman

Actions (login required)

View Item