Search for collections on Undip Repository

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN IMPOR PAKAIAN BEKAS BERDASARKAN PERATURAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN KEMENTERIAN KEUANGAN (DIRJEN BEA DAN CUKAI). _169 DAGANG 2024

RIZQI, RAYHAN ALIY and Prananingtyas, Paramita and Sarono, Agus (2024) ANALISIS YURIDIS PENGATURAN IMPOR PAKAIAN BEKAS BERDASARKAN PERATURAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN KEMENTERIAN KEUANGAN (DIRJEN BEA DAN CUKAI). _169 DAGANG 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

[img] Text
Rayhan Aliy Rizqi_cover.pdf

Download (1MB)
[img] Text
Rayhan Aliy Rizqi_abstrak.pdf

Download (197kB)
[img] Text
Rayhan Aliy Rizqi_bab 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (333kB)
[img] Text
Rayhan Aliy Rizqi_bab 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (364kB)
[img] Text
Rayhan Aliy Rizqi_bab 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (598kB)
[img] Text
Rayhan Aliy Rizqi_bab 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (201kB)
[img] Text
Rayhan Aliy Rizqi_dapus.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (459kB)

Abstract

Pakaian bekas impor masih beredar di Indonesia, hal ini terjadi karena masih terdapat peraturan yang bertentangan. Ketentuan perundang-undangan yang kurang jelas dan bias dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akibat hukum disharmoni pengaturan impor pakaian bekas dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan bagi perdagangan pakaian bekas impor serta untuk mengetahui bagaimana penyelesaian masalah disharmoni pengaturan impor pakaian bekas. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode normatif empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait serta melakukan studi lapangan untuk melengkapi data yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada disharmoni antara
Peraturan Menteri Keuangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan. Namun jika terdapat disharmoni maka bisa diselesaikan dengan beberapa cara, antara lain: penyusunan program legislasi, mediasi, koordinasi antara lembaga terkait, dan
penggunaan ketertiban hukum. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan peredaran pakaian bekas impor di dalam negeri dengan cara melakukan pengawasan bersama aparat yang berwenang.
Kata Kunci: Peraturan, Impor, Pakaian Bekas.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Peraturan, Impor, Pakaian Bekas
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Perpus FH1
Date Deposited: 09 Jul 2024 06:51
Last Modified: 09 Jul 2024 06:51
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/24903

Actions (login required)

View Item View Item