LATHIFAH, MARIYAH and Prananingtyas, Paramita and Suharto, R. Suharto (2024) ANALISA YURIDIS KEWENANGAN OJK DALAM PERLINDUNGAN HAK INVESTOR BERDASARKAN POJK NO. 65/POJK.04/2020 TENTANG PENGEMBALIAN KEUNTUNGAN TIDAK SAH DAN DANA KOMPENSASI KERUGIAN INVESTOR DI BIDANG PASAR MODAL. _187 DAGANG 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Mariyah Lathifah - cover.pdf Download (468kB)
	Text Mariyah Lathifah - abstrak.pdf Download (254kB)
	Text Mariyah Lathifah - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (308kB)
	Text Mariyah Lathifah - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (289kB)
	Text Mariyah Lathifah - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (343kB)
	Text Mariyah Lathifah - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (228kB)
	Text Mariyah Lathifah - dapus.pdf Download (235kB)

Abstract

Seiring dengan menguatnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), kondisi pasar modal di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. OJK mengeluarkan POJK No. 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal dengan tujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap investor pasar modal di Indonesia serta kewenangan OJK dalam melaksanakan POJK No. 65/POJK.04/2020. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis serta jenis data kualitatif dengan sumber data utama data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK mengeluarkan POJK No. 65/POJK.04/2020 untuk memperkuat upaya OJK dalam menghimpun dana kompensasi kerugian investor (DKKI) dan mengembalikan dana tersebut kepada investor yang dirugikan sebagai remedial action dari pengembalian keuntungan tidak sah (PKTS) yang dikenai kepada pelaku pelanggaran pasar modal. POJK ini berjalan efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan mampu meningkatkan kepercayaan investor. Adapun Kewenangan OJK dalam mengajukan gugatan terkait PKTS yang diatur dalam Pasal 9 POJK No. 65/POJK.04/2020, dapat menggunakan dasar Pasal 30 UU OJK karena memiliki prinsip yang sama yaitu sebagai upaya OJK dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pasar Modal, Investor, OJK

Actions (login required)

View Item