Search for collections on Undip Repository

TINJAUAN PERBANDINGAN KELEMBAGAAN KOPERASI SEBELUM DAN SETELAH DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PPSK (STUDI KASUS SHADOW BANKING KSP INDOSURYA). _143 Dagang 2024

HASAN, FIKRI ACHMAD and Njatrijani, Rinitami and Saptono, Hendro (2024) TINJAUAN PERBANDINGAN KELEMBAGAAN KOPERASI SEBELUM DAN SETELAH DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PPSK (STUDI KASUS SHADOW BANKING KSP INDOSURYA). _143 Dagang 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Penelitian dalam Tugas Akhir Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan lembaga keuangan di Indonesia khususnya perbandingan kelembagaan koperasi close-loop dan koperasi open-loop pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta kaitannya dengan praktik shadow banking yang dilakukan oleh KSP Indosurya.
Tugas Akhir Skripsi ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data kajiannya. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder berupa bahan kepustakaan yang relevan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif, selanjutnya hasil penelitian dijabarkan secara deskriptif. Dengan demikian hasil analisis data tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Tugas Akhir Skripsi ini mempunyai dua kesimpulan. Pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) memberikan dampak pada kelembagaan koperasi, yaitu pemurnian koperasi simpan pinjam (close-loop) dan transformasi koperasi konvensional menjadi koperasi sektor jasa keuangan (open-loop). Kelembagaan KSP dan KSJK pasca UU PPSK dapat dibandingkan dalam beberapa aspek, di antaranya dasar hukum pengaturannya, ruang lingkup kegiatan usaha dan layanannya, permodalannya, serta perizinan, persyaratan, dan alur pendaftarannya. Proses penilaian transisi koperasi pasca UU PPSK dapat dibandingkan dalam beberapa aspek, seperti layanan usaha, penghimpunan dan penyaluran dana, layanan pembayaran, layanan keuangan lainnya, dan izin jaringan layanan. Kedua, dalam Putusan Pengadilan Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt,KSP dan dilanjutkan dalam Putusan Kasasi 2113 K/Pid.Sus/2023, KSP Indosurya telah terbukti menjadi lembaga yang melakukan shadow banking, yaitu bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti, sejak awal pembentukannya kelembagaan KSP Indosurya telah bertentangan dengan Undang-Undang Perkoperasian. Hal tersebut dapat dilihat dari penyimpangan operasional yang dilakukan oleh KSP Indosurya, yaitu dalam hal pendirian dan keanggotaan koperasi, perangkat organisasi, permodalan koperasi, hingga kegiatan usahanya, termasuk dalam hal penerbitan berbagai
produk simpanan.
Kata Kunci: Lembaga Keuangan, Koperasi, Shadow Banking

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Lembaga Keuangan, Koperasi, Shadow Banking
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Users 201 not found.
Date Deposited: 26 Aug 2024 02:49
Last Modified: 26 Aug 2024 02:51
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/24877

Actions (login required)

View Item View Item