Wardana, Khansadhia Afifah (2024) MENAKAR KEBEBASAN BERAGAMA DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI: DIALEKTIKA POLITIK HUKUM PENODAAN AGAMA DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. Doctoral thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Text (Disertation) Khansadia cover.pdf - Accepted Version Download (70kB)

Abstract

Kebebasan beragama atau berkeyakinan telah diakui sebagai hak asasi manusia
internasional; namun, beberapa konseptualisasi baru-baru ini dapat mengaburkan statusnya
sebagai hak asasi manusia dengan merusak prinsip-prinsip universalisme, kebebasan, dan
kesetaraan. Ini terjadi di bawah naungan yang berbeda, seperti: memerangi penodaan agama,
melestarikan negara yang memaksakan kerukunan antar agama, atau mempromosikan versi
ideologis sekularisme negara. Selain itu, muncul perdebatan yang mempertanyakan
keterkaitan antara kebebasan beragama dan hak asasi manusia lainnya, salah satunya yaitu
kebebasan berekspresi. Ekspresi terkait agama seringkali dinilai sebagai hal sensitif yang
mengganggu ketertiban umum, namun terdapat batasan-batasan tertentu untuk menilai dan
menakar apakah suatu ekspresi tersebut masuk dalam tindakan kebencian yang
membahayakan kelompok agama dan presensinya sebagai bagian dari masyarakat sipil,
tindakan tersebut baru wajib dihukum oleh negara. Indonesia sering kali disebut sebagai
negara dengan pluralisme agama dan keyakinan, namun status tersebut terhalang oleh
munculnya realita bahwa kehidupan beragama di Indonesia masih jauh dari standar ideal.
Indonesia telah menerapkan undang-undang tentang penyalahgunaan dan penodaan agama,
yang disebut Undang-Undang Penodaan Agama (Keppres No. 1/PNPS/1965 tentang
Pencegahan “Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama”) yang mengatur mengenai
tindakan penodaan agama, serta menjadi landasan bagi “pengakuan” negara terhadap agama
tertentu. Permasalahan yang timbul terkait dengan undang-undang yang bertentangan dengan
komitmen Indonesia kepada dunia internasional dalam mempromosikan hak asasi manusia.
Politik hukum yang melekat pada pembahasan kebebasan beragama dan berkeyakinan di
Indonesia juga memiliki pengaruh kuat yang dapat dilihat dari masa ke mas pemerintahan
Indonesia, mulai dari Pra-kemerdekaan hingga saat ini sejak bangsa sudah memasuki era
reformasi. Disertasi ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur mana dari kerangka hak
asasi manusia internasional di bawah sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu Kovenan
Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (yang telah diratifikasi Indonesia tanpa syarat),
Resolusi 16/18 yang diadopsi oleh Dewan Hak Asasi Manusia (diusulkan oleh OKI, dimana
Indonesia menjadi salah satu negara anggotanya), dan Rencana Aksi Rabat, yang dapat
menjadi inspirasi untuk melakukan redefinisi regulasi terkait penodaan agama. Penelitian
dilakukan dengan menggunakan metode sosio-legal dengan data yang diperoleh melalui studi
pustaka artikel, buku, putusan, dan sumber-sumber terkait lainnya, beserta teknik wawancara
terhadap pihak-pihak terkait, mulai dari sisi pemerintah, NGO, kelompok agama, serta
masyarakat sipil yang sering aktif dalam isu penelitian. Oleh karena itu, hasil penelitian ini
menyimpulkan bahwa: (1) relasi antara agama, masyarakat, dan negara seiring dengan
perkembangan dinamika politik hukum di Indonesia menunjukkan adanya keterkaitan yang
erat dalam membentuk kondisi kehidupan beragama; (2) Implementasi kebebasan beragama
dan berkeyakinan serta kebebasan berekspresi di Indonesia masih belum dapat berjalan
secara maksimal karena terbentur oleh eksistensi regulasi penodaan agama; (3) redefinisi UU
Penodaan Agama harus mengesampingkan sifatnya sebagai pelindung ide-ide keagamaan dan
berubah menjadi alat untuk menjamin kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi
masyarakat serta diterapkan secara tidak sewenang-wenang dan tidak diskriminatif.
Pemerintah harus memenuhi kewajibannya untuk memastikan bahwa semua orang Indonesia
dapat menggunakan haknya tanpa takut akan pembalasan.

Actions (login required)

View Item