Mardiansyah, Entori and Njatrijani, Rinitami and Aminah, Aminah (2024) Perlindungan Pengguna Jasa Antar Jemput Melalui Media Sosial Bagi Mahasiswa Di Kota Semarang_179 dg 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Entori Mardiansyah_cover.pdf Download (1MB)
	Text Entori Mardiansyah_abstrak.pdf Download (298kB)
	Text Entori Mardiansyah_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Entori Mardiansyah_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Entori Mardiansyah_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Entori Mardiansyah_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (350kB)
	Text Entori Mardiansyah_dapus.pdf Download (725kB)

Abstract

Transportasi jasa online yang ramai digunakan oleh sebagian mahasiswa di kota Semarang dikenal dengan istilah antar jemput khususnya melalui media sosial, termasuk dalam transaksi elektronik yang memerlukan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UUPK. Terdapat dua pokok masalah, yaitu bagaimana keabsahan perjanjian jasa antar jemput dan bagaimana perlindungan hukum pengguna jasa antar jemput melalui media sosial bagi mahasiswa di kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang kemudian hasil penelitian di lapangan diolah dengan deskriptif-analitis. Penelitian ini dilakukan di kota Semarang dengan menetapkan responden yang akan diberikan kuesioner dan menyebarkan di sosial media seperti Whatsapp, Twitter, Instagram, dan Telegram, kemudian memilih responden yang pernah melakukan transaksi jasa antar jemput.
Hasil penelitian menunjukkan pengaturan mengenai keabsahan perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dengan empat syarat sah perjanjian yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal, perjanjian transaksi jasa antar jemput ini juga memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dalam asas kebebasan berkontrak 1338 KUHPerdata dan asas itikad baik saat pra perjanjian sedangkan perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif dan represif berupa upaya hukum secara litigasi yaitu jalur pengadilan dan non litigasi secara damai seperti: negosiasi, mediasi, konsiliasi atau tuntutan ganti rugi melalui BPSK. Perjanjian transaksi jasa antar jemput sah secara hukum dan UUPK memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa.
Kata Kunci: Perlindungan Pengguna jasa, Keabsahan Perjanjian, Jasa Antar Jemput.

Actions (login required)

View Item