HARTANTO, EDY (2024) EVALUASI KEBIJAKAN KPK DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA (Studi Kasus: Program Monitoring Center Prevention). Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text 0. HALAMAN JUDUL.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 1. BAB I.pdf - Submitted Version Download (839kB)
	Text 2. BAB II.pdf - Submitted Version Download (859kB)
	Text 3. BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 4. BAB IV.pdf - Submitted Version Download (81kB)
	Text 5. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (130kB)
	Text 6. LAMPIRAN_compressed.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Salah satu inisiatif KPK dalam pemberantasan korupsi di daerah adalah
Program Monitoring Center for Prevention (MCP). Program MCP diluncurkan
dengan tujuan untuk mendorong perbaikan tata kelola, agar praktik korupsi yang
masif di daerah dapat diminimalisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi
Program MCP dengan mengunakan kerangka kerja Public Impact Fundamental
(PIF). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus
deskriptif. Sumber data diperoleh dari data primer melalui wawancara dan data
sekunder melalui studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program
MCP telah berjalan dengan baik. Program ini telah memberikan dampak signifikan
terhadap meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan publik, meningkatnya
penerimaan daerah, serta meningkatnya jumlah aset daerah yang terkelola dan
tersertifikasi. Meski demikian, pelaksanaan Program MCP tidak lepas dari berbagai
hambatan. Pada aspek internal, KPK menghadapi hambatan seperti minimnya
sumber daya manusia, kondisi geografis daerah, dan kelengkapan dokumen laporan.
Pada aspek eksternal, pemerintah daerah menghadapi hambatan yang lebih
kompleks seperti komitmen politik kepala daerah yang rendah, rentan adanya
politisasi, minimnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia, minimnya
anggaran, kendala infrastruktur teknologi, kendala geografis, serta kendala
perbedaan persepsi terhadap dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi pelaporan.
Pada akhirnya, Program MCP tidak dapat dijadikan jaminan bahwa skor tinggi di
suatu daerah berarti tidak ada korupsi, ataupun sebaliknya. Meski belum mampu
mereduksi praktik korupsi yang masih masif di daerah, adanya Program MCP
membuat pelaksanaan rencana aksi pencegahan korupsi di daerah dapat dimonitor
dan dinilai secara berkala, sehingga akan dapat terpetakan pemerintah daerah mana
yang memiliki komitmen terhadap pencegahan korupsi, mana yang tidak. Dari
pemetaan tersebut akan memudahkan KPK untuk memfokuskan pendampingan
pada daerah-daerah yang tata kelolanya masih buruk, sehingga perbaikan dapat
lebih fokus dan terarah. Dalam jangka panjang, upaya ini diharapkan mampu
meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah daerah sehingga dapat mencegah atau
meminimalisir praktik korupsi di daerah secara signifikan.
Kata Kunci : Program Monitoring Center for Prevention, Evaluasi Kebijakan,
Pencegahan Korupsi Di Indonesia.

Actions (login required)

View Item