FERNANDA, MUHAMMAD REGGY and Mahmudah, Siti and Saptono, Hendro (2024) ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM DEBITOR TERHADAP KETIDAKSESUAIAN TAGIHAN PIUTANG DALAM KEPAILITAN AKIBAT BERAKHIRNYA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst). _186 DAGANG 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Muhammad Reggy Fernanda - cover.pdf Download (647kB)
	Text Muhammad Reggy Fernanda - abstrak.pdf Download (216kB)
	Text Muhammad Reggy Fernanda - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (292kB)
	Text Muhammad Reggy Fernanda - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (329kB)
	Text Muhammad Reggy Fernanda - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (381kB)
	Text Muhammad Reggy Fernanda - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (203kB)
	Text Muhammad Reggy Fernanda - dapus.pdf Download (204kB)

Abstract

Kepailitan merupakan salah satu bentuk penyelesaian utang antara debitor dengan kreditor melalui sita umum terhadap harta kekayaan debitor yang dilakukan kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Keadaan pailit dapat timbul ketika PKPU berakhir sebagaimana yang diatur dalam Pasal 255 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal tersebut membuat adanya permasalahan mengenai kedudukan atas tagihan piutang yang telah dicocokkan pada proses kepailitan setelah proses PKPU berakhir. Selama proses pencocokan piutang, debitor membutuhkan perlindungan hukum sebagaimana yang ada di Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst. dengan pihak antara PT Bangun Investa Graha (Dalam Pailit) terhadap Kurator PT Bangun Investa Graha (Dalam Pailit). Permasalahan di atas mendasari penulis untuk mengetahui kedudukan hukum tagihan tersebut beserta perlindungan hukum debitor dalam upaya hukum renvoi prosedur. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang ditunjang dengan jenis spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, belum terdapat ketentuan eksplisit mengenai pengaturan kedudukan tagihan piutang yang telah dicocokkan dalam kepailitan akibat berakhirnya PKPU yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena hanya mengatur perbuatan yang dilakukan selama debitor dinyatakan PKPU, demi hukum termasuk dalam perbuatan yang dilakukan kurator. Selain itu, dalam putusan a quo, Majelis Hakim menyatakan kedudukan tagihan piutang atas para kreditor adalah sah, namun terdapat penyesuaian jumlah tagihan piutang berdasarkan ketentuan KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Kata Kunci: Kepailitan, PKPU, pencocokan piutang.

Actions (login required)

View Item