SILALAHI, WILLIAM RODOGOGO and Mahmudah, Siti and Njatrijani, Rinitami (2024) TANGGUNG JAWAB DAN KEDUDUKAN HUKUM JOINT OPERATION DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 54/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST). _185 Dagang 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text William Rodogogo_cover.pdf Download (398kB)
	Text William Rodogogo_abstrak.pdf Download (16kB)
	Text William Rodogogo_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (104kB)
	Text William Rodogogo_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (98kB)
	Text William Rodogogo_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (113kB)
	Text William Rodogogo_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (17kB)
	Text William Rodogogo_dapus.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Joint Operation Body merupakan bentuk kerja sama antara badan usaha jasa konstruksi asing dengan badan usaha jasa konstruksi dalam negeri tanpa membentuk badan hukum baru untuk mengerjakan suatu proyek dan hanya bersifat sementara. Pengertian tersebut belum diatur secara jelas dalam tatanan peraturan perundang-undang di Indonesia dan hanya terbatas dalam bidang jasa konstruksi saja. Hal tersebut berdampak pula terhadap kedudukan Joint Operation Body sebagai subjek hukum dalam kepailitan dan PKPU. Melalui kasus yang terjadi dalam Putusan No.54/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dapat dilihat eksistensi Joint Operation Body sebagai subjek dalam kepailitan dan PKPU menurut norma dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya penulis bermaksud meneliti lebih lanjut dasar pengaturan dan kedudukan hukum Joint Operation Body dalam permohonan kepailitan dan PKPU menggunakan pendekatan yuridis
normatif dengan memanfaatkan data sekunder dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Joint Operation Body memenuhi karakteristik persekutuan firma yang diatur dalam Pasal 16 KUH Dagang sehingga kedudukannya dalam permohonan pailit dan PKPU disesuaikan dengan ketentuan Pasal 5 Undang - Undang No. 37 Tahun 2004. Hal tersebut sebagaimana termuat dalam Putusan MA No. 01/K/N/1999. Akibat kurangnya pengaturan mengenai Joint Operation Body baik dari segi definisi, bentuk badan usaha, dan bentuk pertanggungjawabannya terhadap pihak ketiga apabila terjadi gagal bayar selama masa kerjasama, menyebabkan kekaburan hukum. Oleh karena itu, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Joint Operation Body dalam tatanan peraturan
perundang-undangan di Indonesia demi tercapainya kejelasan hukum.
Kata kunci: Joint Operation Body, PKPU, Kepailitan.

Actions (login required)

View Item