HENDARTO, REGITA ANDRIANI and Yunanto, Yunanto and Ananingsih, Sri Wahyu (2024) TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN TRANSGENDER OLEH WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. _108 PERDATA 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Regita Andriani Hendarto - cover.pdf Download (1MB)
	Text Regita Andriani Hendarto - abstrak.pdf Download (245kB)
	Text Regita Andriani Hendarto - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (240kB)
	Text Regita Andriani Hendarto - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (298kB)
	Text Regita Andriani Hendarto - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (355kB)
	Text Regita Andriani Hendarto - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (147kB)
	Text Regita Andriani Hendarto - dapus.pdf Download (219kB)

Abstract

Indonesia sebagai negara yang hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dengan perempuan, tidak memiliki dasar hukum yang mengatur mengenai perkawinan transgender. Namun dibalik kekosongan hukum tersebut, terdapat kasus perkawinan transgender yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar
negeri dimana negara tersebut melegalkan perkawinan transgender atau perkawinan sejenis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan perkawinan transgender oleh WNI yang dilakukan di luar negeri dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan menganalisis tindakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap perkawinan transgender oleh WNI di luar negeri yang ingin mencatatkan perkawinannya. Penyusunan penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal yuridis normatif yang memandang hukum sebagai peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum serta putusan hakim. Spesifikasi penelitian yang digunakan yakni tipe penelitian deskriptif yang menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya. Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Untuk mendukung data sekunder dilakukan wawancara dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Metode analisis data pada penelitian ini berupa teknik analisis yang bersifat kualitatif. Perkawinan transgender oleh Warga Negara Indonesia yang dilakukan di luar negeri tidak diakui oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kecuali dalam hal pelaku transgender telah mendapatkan penetapan pengadilan terkait perubahan jenis kelamin. Dalam hal telah ada penetapan pengadilan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki wewenang untuk mencatatkan perkawinan tersebut. Terhadap perkawinan transgender yang telah dicatatkan di
register perkawinan, perkawinan tersebut dibatalkan dengan putusan pengadilan karena perkawinan dianggap tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.
Kata Kunci: Perkawinan, Transgender, Warga Negara Indonesia, Perkawinan Di Luar Negeri, Perkawinan Transgender

Actions (login required)

View Item