PRAWESTI, DEA TARA and Diamantina, Amalia and Herawati, Ratna (2024) PERLINDUNGAN ANAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK. _51 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Dea Tara Prawesti - cover.pdf Download (1MB)
	Text Dea Tara Prawesti - abstrak.pdf Download (54kB)
	Text Dea Tara Prawesti - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (315kB)
	Text Dea Tara Prawesti - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (258kB)
	Text Dea Tara Prawesti - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (361kB)
	Text Dea Tara Prawesti - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (61kB)
	Text Dea Tara Prawesti - dapus.pdf Restricted to Repository staff only Download (734kB)

Abstract

Kota Layak Anak (KLA) merupakan model pengintegrasian hak-hak
anak untuk menwujudkan adanya kebebasan anak yang diatur melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2022 tentang Penyelengaraan Kabupaten/Kota Layak Anak bahwa Kota Layak Anak ini harus dilaksanakan disetiap Kabupaten/Kota di Indonesia sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak. Kota Depok, melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak berupaya untuk menciptakan Kota Depok sebagai Kota Layak Anak.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis
normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan pelaksanaan wawancara sebagai data pendukung. Penelitian ini berfokus terhadap analisis ketentuan perundang-undangan (statue approach) yang mengatur mengenai Kota Layak Anak di Kota Depok. Kota Depok telah meraih penghargaan sebanyak 6 (enam) kali banyaknya dengan menyandang kategori Nindya melalui penilaian Kemen PPPA. Namun, permasalahan anak di Kota Depok terus terjadi peningkatan, salah satunya ialah permasalahan anak terlantar. Implementasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dilakukan
oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Dinas Sosial (DINSOS) melalui adanya rumah singgah, layanan aduan yang beroperasi 24 jam, penyelenggaran forum anak dan program pencegahan dan penanganan anak terlantar sebagaimana pemenuhan dari Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
Berdasarkan hasil penelitian ini penulis meyakini bahwa perlindungan anak terlantar di Kota Depok sudah dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya Kota Depok menciptakan Kota Layak Anak. Namun, perlu ada tinjauan kembali mengenai sumber daya manusia ataupun stakeholders dalam melakukan Upaya
penanganan anak terlantar, anggaran yang didistribusikan dalam APBD dan tentu saja partisipasi lebih dari seluruh lapisan masyarakat di Kota Depok agar dapat terciptanya Kota Depok sebagai Kota Layak Anak.
Kata Kunci : Kota Depok, Kota Layak Anak, Peraturan Daerah,
Perlindungan Anak

Actions (login required)

View Item