ALMUNA, ATTANIYA and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2024) KEDUDUKAN DAN URGENSI LEMBAGA PENGAWAS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN KOREA SELATAN). _58 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ATTANIYA ALMUNA_cover.pdf Download (1MB)
	Text ATTANIYA ALMUNA_abstrak.pdf Download (47kB)
	Text ATTANIYA ALMUNA_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (177kB)
	Text ATTANIYA ALMUNA_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (327kB)
	Text ATTANIYA ALMUNA_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (533kB)
	Text ATTANIYA ALMUNA_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (59kB)
	Text ATTANIYA ALMUNA_dapus.pdf Download (238kB)

Abstract

Negara-negara di dunia termasuk Indonesia pun mengejar adequacy decision Uni Eropa untuk menjamin perlindungan data pribadi yang memadai di era serba digital ini. Salah satu syaratnya adalah adanya lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang independen. Korea Selatan menjadi salah satu negara yang mendapatkan adequacy decision tersebut. Permasalahan dalam penulisan ini adalah terkait dengan perbandingan pengaturan lembaga pengawas perlindungan data pribadi antara Indonesia dan Korea Selatan serta desain lembaga pengawas perlindungan data pribadi Indonesia agar memenuhi adequacy decision.
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan dan penulisan ini menggunakan analisis data secara kualitatif.
Hasil penelitian melalui perbandingan tiga peraturan yaitu PIPA, UU PDP, dan UU KIP menunjukkan bahwa terdapat berbagai perbedaan pengaturan, PIPA dan UU KIP menetapkan lembaga independen di bawah eksekutif sedangkan UU PDP dibentuk di bawah eksekutif dan diharapkan menjadi lembaga independen. PIPA mengatur tugas dan kewenangan lembaga dengan menekankan pada langkah-langkah perlindungan informasi pribadi sedangkan UU KIP dan UU PDP menekankan pada penegakan hukum. UU PDP belum mengatur lebih lanjut terkait proses rekrutmen, syarat anggota, dan alasan pemberhentian anggota karena akan diatur dalam Perpres. Desain lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang ideal di Indonesia memiliki bentuk tunggal dan independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya walaupun di bawah eksekutif.
Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Lembaga Negara, Independen, Adequacy Decision

Actions (login required)

View Item