KARIOKA, FAIRUZ NUZULA and Ispriyarso, Budi and Adiyanta, FC. Susila (2024) PERLAKUAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) BAGI PENYEDIA JASA TITIP BARANG LUAR NEGERI. _44 HAN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Fairuz Nuzula Karioka_cover.pdf Download (1MB)
	Text Fairuz Nuzula Karioka_abstrak.pdf Download (8kB)
	Text Fairuz Nuzula Karioka_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (522kB)
	Text Fairuz Nuzula Karioka_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (315kB)
	Text Fairuz Nuzula Karioka_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (444kB)
	Text Fairuz Nuzula Karioka_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (15kB)
	Text Fairuz Nuzula Karioka_dapus.pdf Restricted to Repository staff only Download (458kB)

Abstract

Perkembangan dalam era digital menyebabkan kemajuan teknologi yang pesat berupa pengembangan informasi dan komunikasi terhadap kegiatan transaksi jual-beli yang menggunakan media elektronik sebagai wadah utama dalam mencari suatu barang yang diinginkan. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat cenderung semakin mudah untuk mencari barang yang berasal dari luar negeri melalui sosial media pribadinya. Terdapat beberapa pihak yang berusaha memanfaatkan minat masyarakat tersebut untuk membeli barang yang berasal dari luar negeri demi keuntungan pribadinya dengan menyediakan jasa untuk menitipbelikan barang luar negeri saat seseorang tersebut sedang berada di luar negeri untuk melakukan suatu kegiatan tertentu.
Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui dasar kewenangan negara dalam perlakuan pengenaan PPh bagi penyedia jasa titip barang luar negeri, untuk mengetahui perlakuan pengenaan PPh bagi penyedia jasa titip barang luar negeri, serta untuk menemukan hambatan serta solusi dari perlakuan pengenaan PPh bagi penyedia jasa titip barang luar negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Data yang digunakan merupakan data primer yang merupakan hasil dari wawancara serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data penelitian yang digunakan berupa analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki kewenangan dalam melaksanakan perlakuan pengenaan PPh bagi penyedia jasa titip barang luar negeri dengan cara merumuskan kebijakan dalam bidang perpajakan, menentukan rincian tarif pengenaan PPh terhadap suatu pekerjaan, dan melakukan penyelidikan sekaligus memberikan sanksi terhadap individu yang melanggar ketentuan dalam bidang perpajakan. Prosedur yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa titip barang luar negeri dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan diri dan bisnisnya untuk mendapatkan NPWP, menghitung kewajiban PPh atas pekerjaan yang dilakukan, dan melaporkan kewajiban perpajakan tahunannya menuju KPP terdekat. Hambatan dalam melaksanakan perlakuan pengenaan PPh atas penyedia jasa titip barang luar negeri adalah masih rendahnya kesadaran penyedia jasa titip barang luar negeri untuk melaporkan kewajiban perpajakannya di DJP, masih minimnya pengetahuan dan informasi mengenai pengenaan PPh kepada jenis pekerjaan bebas. Solusi yang dapat dilakukan oleh DJP dalam mengatasi hambatan tersebut adalah meningkatkan bentuk pengawasan berupa pemanfaatan fungsi dan tugas dari account representative (AR), menyelenggarakan kegiatan edukasi dan penyuluhan mengenai tata cara penyetoran pajak secara online serta membuat tata cara pembayaran pajak menjadi lebih sederhana, dan meningkatkan kerjasama DJP dengan DJBC dalam penggalian informasi bagi penyedia jasa titip barang luar negeri yang tidak melaporkan kewajiban PPh atas pekerjaan yang telah dilakukan.
Kata Kunci : Pengenaan, Penyedia Jasa Titip Barang Luar Negeri, Pajak Penghasilan (PPh)

Actions (login required)

View Item