Hasan, Fikri Achmad and Saptono, Hendro and Njatrijani, Rinitami (2024) Tinjauan Perbandingan Kelembagaan Koperasi Sebelum dab Setelah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang PPSK (Studi Kasus Shadow Banking KSP Indosurya) _143 DAGANG 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text FIKRI ACHMAD HASAN_abstrak.pdf Download (58kB)
	Text FIKRI ACHMAD HASAN_cover.pdf Download (1MB)
	Text FIKRI ACHMAD HASAN_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text FIKRI ACHMAD HASAN_bab2.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text FIKRI ACHMAD HASAN_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text FIKRI ACHMAD HASAN_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (111kB)
	Text FIKRI ACHMAD HASAN_dapus.pdf Download (294kB)

Abstract

Transportasi jasa online yang ramai digunakan oleh sebagian mahasiswa di kota Semarang dikenal dengan istilah antar jemput khususnya melalui media sosial, termasuk dalam transaksi elektronik yang memerlukan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UUPK. Terdapat dua pokok masalah, yaitu bagaimana keabsahan perjanjian jasa antar jemput dan bagaimana perlindungan hukum pengguna jasa antar jemput melalui
media sosial bagi mahasiswa di kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang kemudian hasil penelitian di lapangan diolah dengan deskriptif-analitis. Penelitian ini dilakukan di kota Semarang dengan menetapkan responden yang akan diberikan kuesioner dan menyebarkan di sosial media seperti Whatsapp, Twitter, Instagram, dan Telegram, kemudian
memilih responden yang pernah melakukan transaksi jasa antar jemput. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan mengenai keabsahan perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dengan empat syarat sah perjanjian yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal
tertentu, suatu sebab yang halal, perjanjian transaksi jasa antar jemput ini juga memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dalam asas kebebasan berkontrak 1338 KUHPerdata dan asas itikad baik saat pra perjanjian sedangkan perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif dan represif berupa upaya hukum secara
litigasi yaitu jalur pengadilan dan non litigasi secara damai seperti: negosiasi, mediasi, konsiliasi atau tuntutan ganti rugi melalui BPSK. Perjanjian transaksi jasa antar jemput sah secara hukum dan UUPK memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa.
Kata Kunci: Perlindungan Pengguna jasa, Keabsahan Perjanjian, Jasa Antar
Jemput.

Actions (login required)

View Item