PANJAITAN, LERY KRISTOFER and Ispriyarso, Budi and Sa'adah, Nabitatus (2024) PROSPEK PENERAPAN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK. _45 HAN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Lery Kristofer Panjaitan - cover.pdf Download (662kB)
	Text Lery Kristofer Panjaitan - abstrak.pdf Download (70kB)
	Text Lery Kristofer Panjaitan - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (246kB)
	Text Lery Kristofer Panjaitan - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (220kB)
	Text Lery Kristofer Panjaitan - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (576kB)
	Text Lery Kristofer Panjaitan - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (12kB)
	Text Lery Kristofer Panjaitan - dapus.pdf Download (133kB)

Abstract

Model alternatif penyelesaian sengketa (APS) berkembang dengan cepat. Perkembangan APS yang cepat, tidak terlepas dari kebutuhan akan sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan menggunakan biaya yang murah. Saat ini, penyelesaian sengketa pajak di Indonesia tidak atau belum
menerapkan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa pajak di Indonesia diselesaikan dengan upaya administratif atau secara litigasi pada pengadilan pajak. Penelitian ini akan menganalisis kemungkinan bisa atau tidaknya penerapan alternatif penyelesaian sengketa dalam penyelesaian sengketa pajak. Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan normatif atau biasa juga disebut dengan penelitian doktrinal. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, yang diperoleh dengan metode studi literatur. Hasil dari penelitian adalah mekanisme penyelesaian sengketa pajak di Indonesia dibagi menjadi dua berdasarkan lembaga yang berwenang melakukan penyelesaian. Pertama, mekanisme Keberatan yang diajukan wajib pajak ke lembaga eksekutif (fiskus) atas ketidaksetujuannya terhadap Surat Ketetepan Pajak yang dikeluarkan. Kedua, mekanisme penyelesaian yang diajukan ke lembaga yudikatif berupa Banding atas Surat Keputusan Keberatan atau Gugatan, yang diajukan pada Pengadilan Pajak maupun Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Adapun, salah satu problematika dalam mekanisme penyelesaian sengketa pajak saat ini adalah besarnya beban pengadilan pajak dalam memeriksa serta memutus sengketa pajak sehingga berdampak pada timbulnya penumpukan perkara. Penerapan Alternative Dispute Resolution tidak bisa diterapkan dalam penyelesaian sengketa pajak karena dua hal. Pertama, bertentangan dengan salah satu doktrin yang terdapat dalam Hukum Administrasi Negara yaitu kepentingan umum yang lebih diutamakan daripada kepentingan individu serta karakteristik hukum publik dimana penyelenggara negara bertindak mewakili publik. Kedua, akan berdampak pada timbulnya kerugian keuangan negara akibat penyimpangan terhadap asas kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan negara.
Kata Kunci : Alternatif Penyelesaian Sengketa, Sengketa Pajak

Actions (login required)

View Item