SATRIO, ALIEF RAFI (2024) ANALISIS KETIDAKPATUHAN INDONESIA TERHADAP UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) BERDASARKAN NORMA KONVENSI INTERNASIONAL ANTI KORUPSI. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.

	Text COVER - ALIEF RAFI SATRIO - 14050117140054.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (311kB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (284kB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (372kB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (210kB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (93kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA- ALIEF RAFI SATRIO - 14050117140054.pdf - Submitted Version Download (247kB)

Abstract

Korupsi adalah fenomena alamiah yang telah ada dari lama, berawal dari kasus
domestik yang berpotensi menjadi permasalahan lintas batas atau Transnasional.
yang mana pelibatan individu atau kelompok dari negara lain pun tidak terelakkan.
Untuk itu, diperlukannya instrumen hukum internasional yang mengatur sebagai
langkah pencegahan dan penanganan secara kolektif.
Penelitian ini hendak meneliti tentang United Nations Convention Against
Corruption (UNCAC) sebagai satu Konvensi internasional yang mengatur tentang
kejahatan korupsi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan
tentang ketidakpatuhan Indonesia terhadap UNCAC berdasarkan norma konvensi
internasional anti korupsi.
Analisis kualitatif deskriptif memungkinkan penulis untuk mendeskripsikan
ketidakpatuhan Indonesia dalam mengimplementasikan konvensi internasional
yang mengikat berdasarkan Teori Ketidakpatuhan Chayes dan Chayes (1995)
terdiri atas dimensi ambiguity, limitation on capacity, dan temporal dimension.
Sumber data penelitian ini berupa sumber sekunder berasal dari Peraturan
Perundang-undangan, buku, jurnal penelitian, laporan penelitian dan bahan – bahan
relevan lainnya.
Berdasarkan hasil temuan, ketidakpatuhan Indonesia berkaitan dengan
penerapan UNCAC, Pertama, dimensi ambiguity terdiri atas, Tindak Pidana
UNCAC yang belum dikriminalisasi dalam Hukum Nasional Indonesia (trading in
influence, Illicit Enrichment, dan foreign beribery), ketidakjelasan penetapan
Mandatory Offences dan non-Mandatory offences, permasalahan dalam
pelaksanaan kerja sama internasional, dan Perbedaan definisi suap dan gratifikasi
antara UNCAC dengan hukum nasional Indonesia. Kedua, dimensi limitation on
capacity terdiri atas, kapasitas kelembagaan, kapasitas institusional, kapasitas
sumber daya, dan kapasitas legislatif (belum mengharmonisasi hukum domestik
Indonesia dengan ketentuan-ketentuan yang ada di UNCAC). Ketiga, temporal
dimension terdiri atas, proses legislasi yang panjang pada proses implementasi
UNCAC ini mulai dari pengajuan pada tanggal 26 Oktober 2010, revisi UU nomor
30 Tahun 2002 diwacanakan oleh Komisi III DPR RI hingga 17 Oktober 2019, UU
KPK hasil revisi resmi di Undangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019,
penyesuaian Hukum dan Kebijakan, Implementasi Kebijakan di Lapangan, dan
Perubahan Budaya dan Persepsi.
Keywords : UNCAC, UU Anti Korupsi, Ketidakpatuhan Indonesia

Actions (login required)

View Item