Mahendra, Dicka (2024) Analisis Penetapan Desa Sukodono Sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU) yang Pertama di Kabupaten Jepara. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (527kB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (166kB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (132kB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Download (73kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (144kB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis penetapan Desa Sukodono sebagai Desa
Antipolitik Uang (DAPU) yang pertama di Kabupaten Jepara serta bagaimana
keberjalanannya jika ditinjau dari pelaksanaan Pemilu 2024. Bawaslu Jepara
memiliki komitmen kuat untuk memerangi politik uang di Kabupaten Jepara dalam
Pemilu 2024 dengan menuangkannya ke dalam program terobosan baru, yakni Desa
Antipolitik Uang (DAPU) sebagai desa mitra Bawaslu Jepara untuk mengajak desa
secara partisipatif menolak praktik politik uang. Penelitian ini menggunakan teori
implementasi kebijakan dari Edward III (1980) yang mencakup komunikasi,
sumberdaya, disposisi, serta struktur birokrasi. Penelitian ini dianalisis
menggunakan pendekatan campuran konkuren yang menggabungkan pendekatan
kualitatif dan kuantitatif namun dalam penelitian ini pendekatan kualitatif dijadikan
pendekatan utama dan pendekatan kuantitatif dijadikan sebagai pendekatan
pendukung. Adapun teknik pengumpulan datanya berupa wawancara, kuesioner,
serta studi dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan Desa Antipolitik Uang
(DAPU) di Desa Sukodono telah dihelat pada 2 November 2019. Dalam hal ini,
Desa Sukodono menjadi desa pertama yang diresmikan oleh Bawaslu Jepara
sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU) yang diorientasikan untuk mengajak desa
secara partisipatif menolak praktik politik uang sebagai ajang untuk menyambut
Pemilu 2024. Penetapan Desa Antipolitik Uang di Desa Sukodono tidak luput dari
berbagai tahapan, mulai dari tahap penentuan dan pertimbangan, tahap verifikasi
untuk melihat kesesuaian antara fakta di lapangan dengan indikator yang dimiliki
Bawaslu Jepara, tahap koordinasi dengan pihak kecamatan dan desa, hingga pada
tahap penetapan.
Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberjalanan Desa
Antipolitik Uang (DAPU) di Desa Sukodono gagal karena tidak ada serangkaian
kegiatan sebagai tindaklanjut dari Bawaslu Jepara pasca peresmian. Hal tersebut
mengakibatkan keberjalanan program Desa Antipolitik Uang (DAPU) tidak
berhasil mencapai tujuan utamanya untuk mengajak masyarakat desa sukodono
secara aktif dalam memerangi politik uang pada Pemilu 2024. Dalam hal ini, tingkat
kasus politik uang di Desa Sukodono pada Pemilu 2024 belum dapat diketahui
dengan jelas apakah menurun sejak diresmikan sebagai Desa Antipolitik Uang
(DAPU). Kegagalan Bawaslu Jepara dalam menindaklanjuti Program Desa
Antipolitik Uang di Desa Sukodono tidak terlepas dari berbagai hambatan, baik
hambatan yang ditinjau dari proses komunikasi, sumberdaya, disposisi, hingga
struktur birokrasi Bawaslu Jepara.
Kata kunci: Pemilu 2024, Bawaslu, Desa Antipolitik Uang (DAPU)

Actions (login required)

View Item