Ningras, Murni Sari Cahya and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya and Indarja, Indarja (2024) Implikasi Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Terkait Syarat Pendirian Rumah Ibadah Dalam Perspektif Perundang-Undangan_54 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MURNI SARI CAHYA NINGRAS_abstrak.pdf Download (365kB)
	Text MURNI SARI CAHYA NINGRAS_cover.pdf Download (1MB)
	Text MURNI SARI CAHYA NINGRAS_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text MURNI SARI CAHYA NINGRAS_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text MURNI SARI CAHYA NINGRAS_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (355kB)
	Text MURNI SARI CAHYA NINGRAS_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text MURNI SARI CAHYA NINGRAS_dapus.pdf Download (755kB)

Abstract

Berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu yang dipublikasikan Bawaslu RI, provinsi Jawa Tengah termasuk dalam kategori tingkat kerawanan sedang. Meskipun menempati posisi rawan sedang, Bawaslu Jawa Tengah akan tetap melakukan berbagai upaya pencegahan pelanggaran dan mengawasi penyelenggaran pemilu.
Tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pencegahan dan pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu tahun 2024, serta untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaannya.. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Analisis data bersifat deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan UU No 7 Tahun 2017, Perbawaslu No 20 Tahun 2018, dan SK Ketua Bawaslu RI No 274 Tahun 2022, pelaksanaan
pencegahan dan pengawasan pemilu terbagi menjadi 2 yaitu pada tahapan pemilu dan non tahapan pemilu. Pencegahan pada non tahapan pemilu meliputi identifikasi kerawanan, pendidikan, partisipasi masyarakat, kerja sama antar lembaga, naskah
dinas, publikasi, dan kegiatan lainnya. Sedangkan kegiatan pencegahan pada tahapan pemilu dilaksanakan sejak tahapan pemilu di Provinsi Jawa Tengah dimulai meliputi Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, Pencalonan
anggota DPD, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, masa Kampanye Pemilu, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil perhitungan suara. Pada tiap tahapan pemilu, pencegahan dan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jateng diantaranya yaitu melakukan pemetaan kerawanan, membuka layanan posko aduan masyarakat, mengawasi pelaksanaan tiap tahapan telah sesuai dengan prosedur, dan memberikan saran perbaikan terlebih dahulu
terhadap adanya pelanggaran. Pada saat pelaksanaan fungsi pencegahan dan pengawasan pelanggaran pemilu, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menemukan hambatan yaitu keterbatasan SDM sehingga membutuhkan partisipasi masyarakat untuk turut serta mengawasi penyelenggaraan pemilu, kendala waktu dalam
melaksanakan tindak lanjut MoU/PKS antara Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan lembaga-lembaga terkait, kurang terbukanya data dari KPU sehingga Bawaslu harus berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Pengawasan, dan tantangan untuk meningkatkan partipasi masyarakat.
Kata Kunci : Pencegahan, Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Actions (login required)

View Item