MAULANA, ARI RIZKI and Utama, Yos Johan and Utama, Kartika Widya (2024) ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (PUTUSAN NOMOR: 87/G/KI/2022/PTUN.SMG). _50 ACARA 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Ari Rizki Maulana - cover.pdf Download (564kB)
	Text Ari Rizki Maulana - abstrak.pdf Download (115kB)
	Text Ari Rizki Maulana - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (253kB)
	Text Ari Rizki Maulana - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (278kB)
	Text Ari Rizki Maulana - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (244kB)
	Text Ari Rizki Maulana - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (117kB)
	Text Ari Rizki Maulana - dapus.pdf Download (182kB)

Abstract

Informasi merupakan kumpulan data yang tersusun, terorganisir atau terproses menjadi bentuk yang bermakna dan berguna. Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur dan menjamin warga negaranya untuk memperoleh informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM). Dimulailah era keterbukaan informasi publik untuk memastikan transparansi, akuntabilitas,
serta partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan. Lahirlah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur segala hal terkait keterbukaan informasi termasuk penyelesaian sengketanya, dan pendirian suatu lembaga independen bernama Komisi Informasi. Peraturan baru yang lahir ini bersinggungan dengan peraturan terdahulu yang belum dicabut. Pertanyaan pun
muncul terkait kewenangan apakah yang dimiliki peradilan tata usaha negara dalam penyelesaian sengketa informasi publik serta bagaimana hakim menimbang dalam memutuskan hasilnya.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dikaji secara analitis deskriptif, sehingga menghasilkan analisa hubungan antara peraturan terkait kewenangan Komisi Informasi dan peraturan terkait Peradilan Tata Usaha Negara. Melalui proses studi literatur menghasilkan data yang mencakup data primer dan data sekunder. Seluruh data yang ditemukan dianalisis secara kualitatif.
Penelitian ini nantinya menghasilkan suatu pemikiran terkait adanya perumusan norma baru yang berperan khusus sehingga meskipun bertabrakan ia tetap dinilai berbeda. Secara tidak langsung norma baru ini mempersempit kewenangan yang dimiliki oleh peradilan tata usaha negara dalam jenis sengketa yang bisa ditangani secara leluasa. Segala bentuk pertimbangan hakim juga didasarkan atas putusan Komisi Informasi yang telah ada terlebih dahulu dan hanya menyisakan sedikit ruang untuk menguliti sengketa secara penuh.
Kata kunci: Informasi, Komisi, Peradilan

Actions (login required)

View Item