THEODORE, PHILIP RAPHAEL and Saraswati, Retno and Wisnaeni, Fifiana (2024) AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XX/2022 TENTANG SYARAT PENGAJUAN CALON ANGGOTA DPRD KOTA SEORANG MANTAN NARAPIDANA TERHADAP PENCALONAN ANGGOTA DPRD KOTA PADA PEMILU 2024. _42 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Philip Raphael Theodore - cover.pdf Download (843kB)
	Text Philip Raphael Theodore - abstrak.pdf Download (55kB)
	Text Philip Raphael Theodore - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (213kB)
	Text Philip Raphael Theodore - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (165kB)
	Text Philip Raphael Theodore - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (340kB)
	Text Philip Raphael Theodore - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (56kB)
	Text Philip Raphael Theodore - dapus.pdf Download (127kB)

Abstract

Proses Pencalonan anggota DPRD Kota dilaksanakan dengan menaati syarat-syarat yang telah ditentukan. Dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 memberikan dampak terhadap proses pencalonan anggota DPRD Kota. Keluarnya Putusan tersebut untuk meminimalisir calon-calon terpilih yang tidak memiliki integritas. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah implikasi dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 pada proses pencalonan anggota DPRD berstatus mantan narapidana pada pemilu 2024. Serta, mengetahui dampak seorang calon anggota DPRD Kota merupakan mantan narapidana korupsi. Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 memberi implikasi terhadap proses pencalonan anggota DPRD Kota. Amar putusan terhadap syarat seorang calon anggota DPRD Kota yang berstatus mantan narapidana membuat KPU mengeluarkan peraturan baru untuk mengoptimalisasi mengenai proses pencalonan anggota DPRD Kota pada pemilu 2024. Pada proses pemilihan umum 2019, KPU merilis data sebanyak 8 calon anggota DPRD Kota berstatus mantan narapidana korupsi. Pada pemilu 2024, terdapat penurunan calon anggota DPRD Kota yang hanya terdapat 1 calon. Hal ini menunjukkan adanya pembelajaran berdasarkan hasil pemilu 2019 serta dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022.
Kata Kunci: DPRD Kota, KPU, Pemilu

Actions (login required)

View Item