Yusliwidaka, Arnanda (2024) PENGEMBANGAN KONSEP KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DI WILAYAH RUANG ANGKASA DALAM PERSPEKTIF INDONESIA. Doctoral thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Text (Disertation) Arnanda Cover.pdf - Accepted Version Download (110kB)

Abstract

Negara dalam melaksanakan aktivitasnya di wilayah ruang angkasa
mendasarkan pada salah satu prinsip utama yaitu freedom of exploration. Prinsip
ini menekankan adanya kebebasan dalam eksplorasi dan penggunaan wilayah ruang
angkasa berdasarkan kesetaraan negara. Secara faktual prinsip ini menimbulkan
adanya dominasi dan monopoli oleh negara-negara maju, yang kemudian
menimbulkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan bagi negara-negara berkembang
atas wilayah ruang angkasa. Selain itu, fenomena dominasi oleh negara-negara
maju menimbulkan adanya permasalahan penyalahgunaan seperti penyadapan
dengan menggunakan sarana satelit di wilayah ruang angkasa yang mengakibatkan
adanya pelanggaran terhadap hak privasi bagi manusia dan kedaulatan suatu
negara.
Penelitian disertasi ini bertujuan untuk mengembangkan konsep kewajiban
dan tanggung jawab negara yang terdapat pada hukum ruang angkasa, dalam rangka
mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh negara di wilayah ruang
angkasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
jenis data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan non-hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi
dokumen dan diolah dengan cara melakukan seleksi, klasifikasi, dan disusun secara
sistematis serta logis. Analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan
menekankan pentingnya data yang valid dan reliabel.
Hasil dan pembahasan dalam penelitian disertasi yang pertama, dapat
disimpulkan bahwa ketidaksetaraan yang terjadi dalam eksplorasi dan penggunaan
di wilayah ruang angkasa dikarenakan equality of state hanya menyetarakan
kapasitas negara-negara dalam mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya,
konsep kerja sama internasional hanya terfokus pada bantuan timbal balik, dan
Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/51/122 yang bersifat rekomendatif. Hasil dan
pembahasan kedua, dapat disimpulkan bahwa tidak ada ketentuan hukum ruang
angkasa yang mengatur tentang penyalahgunaan seperti penyadapan dengan
menggunakan sarana satelit oleh suatu negara di wilayah ruang angkasa dengan
faktor kesalahan yang bersifat kelalaian atau kesengajaan. Hasil dan pembahasan
ketiga, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai keadilan di wilayah ruang
angkasa dibutuhkan suatu lembaga/institusi internasional yang memiliki otoritas
terhadap wilayah ruang angkasa untuk memastikan distribusi hak dan kewajiban
internasional bagi seluruh negara. Wilayah ruang angkasa berstatus high risk, high
technology, dan high cost sehingga untuk mewujudkan keadilan di wilayah ruang
angkasa perlu adanya pengembangan kewajiban dan tanggung jawab negara yaitu:
kewajiban negara dalam kerja sama internasional untuk pembangunan negaranegara berkembang, tanggung jawab negara berdasarkan kesalahan yang
menimbulkan kerugian/kerusakan moral, serta kewajiban bagi setiap negara
berkolaborasi dengan lembaga/institusi internasional yang memeliki otoritas
terhadap wilayah ruang angkasa dalam rangka eksplorasi dan penggunaan wilayah
ruang angkasa.
Kata Kunci: Ruang Angkasa, Kewajiban Negara, Tanggung Jawab Negara

Actions (login required)

View Item