WIJAYA, ENRICO KIRBY and Pinilih, Sekar Anggun Gading and Herawati, Ratna (2024) PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1 TAHUN 2023 DALAM PENEGAKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI. _50 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Enrico Kirby Wijaya - cover.pdf Download (695kB)
	Text Enrico Kirby Wijaya - abstrak.pdf Download (187kB)
	Text Enrico Kirby Wijaya - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (346kB)
	Text Enrico Kirby Wijaya - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (367kB)
	Text Enrico Kirby Wijaya - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (539kB)
	Text Enrico Kirby Wijaya - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (200kB)
	Text Enrico Kirby Wijaya - dapus.pdf Download (285kB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang bersifat kontroversial dan megusik ketatanegaraan yang ada. Hakim Mahkamah Konstitusi juga dalam menjalankan hak dan kewajibannya masih ada yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berinisiasi membentuk lembaga Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk mengawasi Hakim Konstitusi yang sebelumnya dipegang oleh Komisi Yudisial. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kedudukan, dan susunan anggota, serta pelaksanaan tugas, dan wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis normatif, sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari studi pustaka pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan bahan hukum lainnya. Metode analisis yang digunakan adalah Induktif. Hasil dari penelitian ini adalah Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi saat awal dibentuk bersifat Ad Hoc hingga muncul peraturan terbaru mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pada putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 berisi rekomendasi pembentukan lembaga Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bersifat Permanen. Mahkamah Konstitusi menyetujui dan mengabulkan untuk menampung aspirasi masyarakat dan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja para Hakim Konstitusi sebagai penegak hukum dengan masa jabatan selama satu tahun. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang di dalam Persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah dijalankan dengan baik oleh Hakim Majelis Kehormatan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kode Etik dan Tingkah Laku Hakim Konstitusi. Hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga memakai instrumen hukum lain seperti Peraturan perundang-undangan lain, Saksi, Ahli, dan Pandangan masyarakat. Majelis Kehormatan sudah menyelesaikan kasus perkara beberapa Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, Patrialis Akbar, M. Guntur Hamzah, dan yang terbaru Anwar Usman, serta Arif Hidayat.
Kata Kunci: Pengawasan Hakim Konstitusi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Actions (login required)

View Item