Evangelina, Debbie Andrea and Sukinta, Sukinta and Utama, Kartika Widya (2024) TINJAUAN TENTANG EKSEKUSI BARANG BUKTI BERUPA SAHAM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU). _55 ACARA 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text DEBBIE ANDREA EVANGELINA_cover.pdf Download (555kB)
	Text DEBBIE ANDREA EVANGELINA_abstrak.pdf Download (10kB)
	Text DEBBIE ANDREA EVANGELINA_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (317kB)
	Text DEBBIE ANDREA EVANGELINA_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (214kB)
	Text DEBBIE ANDREA EVANGELINA_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (165kB)
	Text DEBBIE ANDREA EVANGELINA_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (10kB)
	Text DEBBIE ANDREA EVANGELINA_dapus.pdf Download (150kB)

Abstract

Tindak Pidana Pencucian Uang mulai merambah kedalam sela-sela kehidupan perekonomian bangsa Indonesia. Adanya perkembangan zaman memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap modus-modus yang digunakan dalam praktik pencucian uang ini, termasuk salah satunya penggunaan instrumen yang ada di pasar modal. Penggunaan instrumen pasar modal menjadi cara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengaburkan asal-usul suatu harta kekayaan, diantaranya saham. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pengaturan terkait kemampuan saham dalam menjadi barang bukti dalam perkara tindak pidana pencucian uang dan pelaksanaan eksekusi terhadap saham yang digunakan dalam suatu tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, juga dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saham dapat menjadi salah satu harta kekayaan yang dapat menjadi barang bukti dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst. Meskipun demikian, tidak ada pengaturan yang mengatur lebih jelas terkait pelaksanaan eksekusi saham yang telah menjadi barang bukti selain pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.06/2021. Peraturan tersebut pun hanya terbatas mengatur mengenai pengeksekusian saham dalam perusahaan terbuka, sedangkan saham yang perlu dilakukan eksekusi pada kasus PT Asuransi Jiwasraya ialah saham pada perusahaan tertutup. Oleh karena itu, perlu diatur lebih lanjut pembentukan aturan terkait eksekusi saham dalam suatu perkara tindak pidana.
Kata Kunci: saham, barang bukti, eksekusi, tindak pidana pencucian uang.

Actions (login required)

View Item